Belakangan banyak yang disebut sebagai sumber energi alternatif, misalnya jarak dan kelapa sawit. Karena bukan dari bahan bakar fosil, maka diduga kelapa sawit dan jarak atau jatropha itu ramah lingkungan. Tapi ada pakar yang mengatakan jarak tidak ramah lingkungan. Lalu bagaimana dengan kelapa sawit?

Menurut Saurlin Siagian, seorang peneliti dampak perkebunan kelapa sawit di Sumatra,  ada berbagai para meter untuk menentukan apakah sawit ramah lingkungan atau tidak. Banyak perekebunan kelapa sawit tidak ramah lingkungan, karena misalnya mengurangi jumlah hutan dan lahan pertanian.

Hak petani
Ini berdasarkan hasil penelitiannya di Sumatra Timur, persisnya di Labuhan Batu Utara.  "Banyak perkebunan berdiri di kawasan hutan dan mengambil hak petani," katanya kepada Radio Nederland.

Selanjutnya Saurlin mengatakan, di labuhan Batu Utara itu, ada hutan yang dibabat oleh perusahaan untuk dijadikan perkebunan sawit. Ada delapan perkebunan sawit yang tidak memiliki hak guna usaha. Walhasil, perkebunan kelapa sawit juga banyak mengakibatkan pelecehan hak masyarakat.

Selain itu ada juga masalah hak tanah. "Ketidakadilan kepemilikan tanah menjadi akar persoalan konflik yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini yang saya anggap ini seperti bom waktu."

Saurlin Siagian berada di Eropa atas undangan komunitas masyarakat sipil dan Watch Indonesia di Jerman. Di sana ia mau menjelaskan dampak perkebunan kelapa sawit bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia terutama di Sumatra.

Peranan Eropa
Menurut Saurliln Eropa memegang peranan penting sebagai salah satu importir terbesar di seluruh dunia. Ia menambahkan konsumen Eropa harus sadar bahwa mereka membeli kelapa sawit dari sumber lestari bukan sumber yang mengancurkan lingkungan dan menindas rakyat."

"Saya mengajak konsumen akhir termasuk yang di Eropa untuk kritis terhadap produksi sawit," katanya.

Memiliki tanah
Pemerintah Indonesia juga bertanggung jawab. Pemerintah harus menegakkan hukum dengan baik, misalnya hukum soal perlindungan hutan. "Semua perkebunan harus diaudit untuk mengembalikan hak-hak masyarakat. Setidaknya setiap warga harus memiliki tanah".

Saurlin kecewa, bahwa moratoritum pembukaan hutan yang diimbau SBY tidak digubris. Mengenai publikasi hasil penelitian ilmuwan yang pernah studi di Den Haag ini mengatakan: "Ada segi-segi penelitian yang memang tidak  saya dipublilkasi. Karena saya anggap akan sangat berbahaya. Ini karena menyangkut keamanan." 

Konflik agraria
Ia menambahkan di Indonesia juga banyak terjadi konflik agraria. "Supaya ada keadilan kepemilikan tanah di Indonesia, setidaknya setiap warga harus memiliki tanah".

Saurlin menilai ekspansi perkebunan sawit terlalu pesat makanya harus dihentikan. "Supaya sungai tidak hancur, petani tidak dilecehkan, dan hutan tidak dibabat lagi." 

Untuk mendengarkan keterangan lengkap Saurlin Siagian dan topik-topik lain Gaia minggu ini silakan klik tanda panah di bawah ini.