Mengangkat paspor ganda yang bikin ribut dan reformasi politik di Maroko.

Saat yang menyakitkan untuk pemimpin partai PVV, partai populis anti-Islam Belanda pimpinan Geert Wilders, ketika media Belanda memberitakan salah satu anggota partainya untuk DPRD di provinsi Gelderland, Belanda Barat, Petra Kouwenberg, ternyata punya kewarganegaraan ganda: Belanda dan Turki. Padahal partai ini selalu menyatakan sangat menentang paspor ganda. Menurut PVV, "dua kewarganegaraan, dua loyalitas, sama dengan plin-plan."

Tak Tahu
Menurut harian de Volkskrant dan Trouw, juru bicara PVV mengatakan Kouwenberg sendiri tidak tahu bahwa dia punya kewarganegaraan ganda. Dan sangat kaget waktu mengetahuinya. Karena itu dia akan ke kedubes Turki Senin (14/03) untuk memulai proses pencabutan paspor Turkinya. UU Turki menetapkan semua orang yang memiliki ayah atau ibu Turki mendapat paspor Turki. Tapi paspor itu bisa dikembalikan apabila tidak diinginkan.

PVV sudah bertahun-tahun menuntut agar orang Belanda hanya diperbolehkan punya satu kewarganegaraan. Terutama politisi. Tahun 2007 Wilders menuntut walikota Amsterdam, yang ketika itu menjabat sebagai menteri muda, untuk menyerahkan paspor Marokonya. UU sama seperti Turki, tapi Maroko tidak mengizinkan warganya untuk mengembalikan paspor.

Maroko
Dari Belanda kita ke Afrika Utara, tepatnya Maroko. Negara islam yang dipimpin oleh Raja Mohammed VI Kamis (10/03) kemarin berjanji akan melakukan reformasi politik besar-besaran. Dalam pidatonya Raja Maroko menyatakan parlemen yang baru terpilih mendapat lebih banyak kekuasaan. Pemerintah dipilih oleh parlemen dan perdana menteri berasal dari partai yang paling banyak menduduki kursi di perlemen.

Selain itu Mohammed VI juga berjanji mengubah UUD. Di dalamnya akan ditetapkan hak-hak azasi manusia, hak kebebasan individu dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ditambah lagi para hakim dan jaksa akan lebih independen dan pemerintah daerah mendapat lebih banyak hak otonomi. Sebuah komisi telah dibentuk yang akan menentukan perubahan dalam UUD Maroko.

Reaksi pertama setelah pidato tersebut, rakyat Maroko positif. Apa yang dijanjikan sang raja memenuhi hampir semua tuntutan yang diajukan para demonstran revolusi 20 Februari. Ketika itu ribuan massa turun ke jalan menuntut reformasi politik di Maroko. Di berbagai negara Arab memang saat ini ada gelombang revolusi demokrasi, tapi tidak ada yang sedrastis di Maroko.

Apabila sang raja berhasil membuktikan semua janjinya, Maroko berhasil melakukan perubahan besar tanpa pertumpahan darah, dengan cara yang luwes. Ini bisa menjadi contoh untuk demokratisasi tanpa perubahan rezim. Demikian de Volkskrant.