Penegakan hukum di Indonesia sehubungan kasus Bibit-Chandra, Susno Duadji dan Bank Century tumpang tindih. Semua pihak ingin unjuk gigi dan cari simpati. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden tidak bisa bertindak tegas sebagai 'bapak bangsa'.
 

Menurut Yurisman, ketua SNAK Markus (Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus), di situlah akarnya. Mengapa SBY tidak bisa tegas apakah ada kemungkinan terlibat?

Yurisman mengatakan ya ada kemungkinan itu. Dia memberi contoh salah satu kejanggalan dalam kasus Susno, semua ingin 'menaungi' Susno, mulai dari Polri, Komnas HAM, SBY, hingga LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Peran presiden
Menurut Yurisman SBY tidak memberi pendapat hukum secara benar, malah mengangkangi hukum. Semua lembaga tinggi negara sudah bicara, di mana peran presiden? Tidak ada sama sekali. Tidak ada ketegasan. Demikian Yurisman.

Sewaktu kasus Bibit-Chandra ramai dulu, SBY turun tangan dengan membentuk Tim Delapan misalnya. Apa dia sekarang bakal turun tangan lagi? Sepertinya tidak. Mengapa dia tidak turun tangan? Ini memancing kecurigaan orang, demikian Yurisman. Sementara menurutnya, jika SBY segera ambil tindakan, semua bisa selesai.

Revolusi cerdas
Jadi apa yg harus dilakukan? Menurut Yurisman, masyarakat harus ambil tindakan tegas, harus ada revolusi cerdas, tapi bukan revolusi tumpah darah. Dia mendorong masyarakat untuk bicara kepada SBY, supaya juga KPK tidak dikangkangi seperti institusi tinggi lainnya.

Yurisman melanjutkan, tampaknya ada aktor bermain di belakang semua ini. Ini yang membuat SBY dan Polri bungkam dalam hal kriminalisasi Bibit-Chandra, Bank Century dan Susno.

Ketika ditanya pendapatnya tentang supremasi hukum di Indonesia, Yurisman menegaskan, ini berarti kartu merah untuk hukum Indonesia. Hukum tidak bisa ditegakkan secara nyata, karena cuma berlaku untuk masyarakat kecil.

Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah SBY menurunkan Kapolri, sebagai yang paling pertama yang tidak mau menegakkan supremasi hukum.

Belajar dari Belanda
Menurut Yurisman, dalam penegakan hukum ini, Indonesia harus belajar pada Belanda dan minta dukungan dunia internasional. Ini penting supaya tidak ada pemanfaatan hukum untuk kalangan-kalangan tertentu. Karena politik Indonesia tidak mau berubah.

Sebuah produk dikatakan benar jika dikemas dengan benar, demikian Yurisman.

Yurisman dengan SNAK Markusnya akan terus berupaya memperjuangkan hal tersebut. Dia yakin karena mendapat dukungan dari masyarakat luas, juga dari daerah-daerah.