Selain faktor dalam negeri, faktor internasional juga dianggap berperan pada perubahan tak terbalikkan lagi yang kini melanda Myanmar. Tapi mana yang lebih berperan, gaya ASEAN yang terus berunding atau gaya Eropa dan Amerika yang sama sekali mengucilkan Birma?

Eropa maupun Amerika kini tergopoh-gopoh membina hubungan diplomatik dengan Myanmar, sementara masing-masing negara ASEAN yang sudah punya hubungan diplomatik dengan tenang melanjutkan pendekatan dan pembicaraan.

Upaya diplomatis itu bukan hanya diarahkan kepada penguasa Birma, tetapi juga, bahkan terutama, kepada Aung San Suu Kyi, pemimpin oposisi. Itulah makna kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague belum lama berselang ke Birma.

Sepi protes
Langkah ini menyusul pelbagai perubahan di Birma: baik pembebasan banyak tahanan politik maupun perubahan UU Pemilu yang memungkinkan keikutsertaan oposisi, seperti NLD piminan Aung San Suu Kyi.

Pemenang hadiah Nobel Perdamaian ini juga menyatakan akan ikut pemilihan sela April mendatang. Kebebasan berserikat dan berekspresi bisa dikatakan mulai terwujud di Myanmar.

Menariknya, kalau perubahan di Arab berlangsung di tengah protes massa rakyat, di Myanmar perubahan ini justru sepi protes. Protes-protes sebelumnya yang terjadi pada tahun 1988 atau 2007 ternyata tidak membuahkan perubahan yang tak terbalikkan lagi ini. Bagaimana ini bisa dijelaskan?

Rafendi Djamin, sampai akhir tahun lalu menjabat ketua Komisi Hak-Hak Asasi Manusia ASEAN, berpendapat sebenarnya perubahan di Birma sudah dimulai tahun 1997. Waktu itu Myanmar diterima menjadi anggota ASEAN, asosiasi negara-negara Asia Tenggara.

Walaupun diterima, tapi tidak berarti keanggotaan itu berjalan mulus. Amerika Serikat dan Uni Eropa sangat menentangnya.

ASEAN dihalang-halangi untuk berunding dengan para jenderal yang berkuasa mutlak di Myanmar. ASEAN baru menuruti desakan itu pada tahun tahun 2005, ketika Birma dihalang-halangi untuk menjadi ketuanya. Jabatan itu baru boleh dipangku kalau sudah terjadi perubahan politik. Maka lahirlah apa yang disebut “Peta Menuju Demokrasi” yang mulai dianut Myanmar tahun 2006.

Gabungan pendekatan
Dengan begitu sebenarnya gabungan pendekatan ASEAN yang terus melibatkan dan pendekatan barat yang terus mengucilkan ternyata berhasil menggerakkan Birma. Ini dikemukakan oleh Priyambudi Sulistiyanto, ketua Kajian Asia pada Flinders University di Adelaide, Australia. Seraya menekankan desakan dan krisis ekonomi dalam negeri, Priyambudi melihat apa yang disebutnya inisiatif dari luar itu bergabung dengan inisiatif dari dalam untuk menggerakkan perubahan di Birma.

Bagi Priyambudi yang penting bukan saja desakan ASEAN supaya Myanmar tidak memangku jabatan ketua pada tahun 2005, tetapi juga kembali menawarkan jabatan itu pada tahun 2014. Ini disebutnya wujud tekad ASEAN yang terus melibatkan Birma dan tidak mengucilkannya seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa atau Amerika.

“Dulu Myanmar memang dihalangi, tetapi sekarang malah didorong, tentu saja dengan syarat-syarat tertentu, termasuk demokratisasi,” demikian Priyambudi.

Membendung Cina
Baik Priyambudi maupun Rafendi juga menunjuk faktor penting berikut: perubahan geopolitik di Asia Tenggara. Selama ini Cina berpengaruh sangat kuat pada Birma.

“Bahkan boleh dikatakan Myanmar selalu dilindungi Cina dan India,” tegas Rafendi.

Dia menunjuk dalam Dewan Keamanan PBB Cina dengan hak vetonya selalu melindungi Myanmar, sehingga tidak pernah ada resolusi PBB untuk sanksi yang lebih berat. “Tapi saya kira Myanmar juga sadar gaya pemerintahan non demokratisnya tidak bisa dipertahankan terus menerus.”

Rafendi mencatat, dengan perubahan sekarang, Myanmar tidak mau lagi tergantung pada Cina. Pemerintahnya berani mengambil langkah sepihak yaitu membatalkan kontrak sebuah dam dengan Cina, dengan alasan hak-hak asasi manusia. Cina marah karena menilai pembatalan ini melanggar perjanjian antara dua negara. Yang jelas gengsi Birma di luar negeri meningkat.

Priyambudi menunjuk satu faktor lagi, kecurigaan Amerika bahwa Myanmar menjalin hubungan dengan Korea Utara. Menurutnya, kepentingan Amerika adalah mendorong perubahan di Birma sehingga bisa membendung pengaruh Cina yang sudah begitu kuat.

Meniru dwifungsi?
Lalu bagaimana dengan peran Indonesia? Pada zaman Tan Shwe, penguasa terdahulu, Birma menganggap Indonesia sebagai teladan, tentu saja Indonesia zaman Orde Baru. Dwifungsi ABRI dan Golkar sebagai kendaraan politik Soeharto merupakan model yang ingin mereka tiru. Apalagi karena militer Myanmar begitu aktif berpolitik.

Ketika sekarang Indonesia tidak mengenal dwifungsi lagi dan Golkar menjadi partai politik biasa, Birma ternyata juga mengalami perubahan. Di luar teladan ini, Rafendi berpendapat Indonesia masih berperan penting. Perubahan di Myanmar terjadi ketika Indonesia menjabat ketua ASEAN, kedua negara juga membina hubungan bilateral. Beberapa kali pejabat kedua negara saling berkunjung. Desember lalu Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa berkunjung ke Myanmar.

Dalam kunjungan itu Menlu Marty tidak hanya bertemu dengan pejabat pemerintah, tetapi juga dengan Aung San Suu Kyi dan kelompok masyarakat sipil yang lain, terutama kelompok etnis minoritas yang masih dalam situasi konflik. Dari sini lahir kesepakatan menjalin kerjasama, antara lain kerjasama politik yang menyangkut tiga hal.

Pertama, pusat kajian strategis. Kedua, kerjasama Komisi Pemilihan Umum, KPU dan ketiga, bidang hak-hak asasi manusia. Komnas HAM Myanmar akan bekerja sama dengan Komnas HAM Indonesia.

“Tiga hal ini merupakan bentuk kongkrit bagaimana Myanmar menganggap penting Indonesia dalam periode transisi ini,” demikian Rafendi Djamin.

Peran Menlu Marty
Bagi Priyambudi yang penting adalah peran Menlu Marty, walaupun ia lebih suka menggabungkannya dengan tekanan dari barat.

“Saya kira nuansanya tidak terlalu jelas, mana yang lebih kuat. Tapi kalau ASEAN tidak didukung Amerika maka perubahan di Birma juga tidak secepat ini,” demikian ketua Kajian Asia pada Flinders University ini.

ASEAN memang sudah melakukan diplomasi bertahun-tahun terhadap Birma, tapi tidak ada perubahan yang mendasar. Di sinilah Priyambudi menunjuk pada tekanan dunia internasional, baik Amerika maupun Uni Eropa.

Di lain pihak ketika sekarang Uni Eropa menghadapi krisis, Rafendi melihat ASEAN sebagai alternatif yang menarik. “ASEAN itu paling berhati-hati untuk tidak menjadi seperti Uni Eropa,” tutur aktivis hak-hak asasi manusia ini.

Uni Eropa ada badan supra, negara-negara anggotanya menyerahkan kedaulatan kepada badan ini. Itu tidak dilakukan oleh ASEAN. Ini mungkin merupakan alternatif yang menarik untuk pengembangan regionalisme. Demikian Rafendi Djamin.