Komisi kebenaran dan rekonsiliasi Sri Lanka memulai tugas mereka minggu ini, menginvestigasi gagalnya perjanjian damai antara pemerintah dan pemberontak Tamil tahun 2001. Mandat komisi tidak termasuk investigasi kemungkinan terjadinya kejahatan perang selama konflik 25 tahun tersebut. Tidak juga selama bulan-bulan terakhir perang di tahun 2009. Lagipula, Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapakse berkeras menghalangi penyidikan akan hal tersebut.

Berakhirnya perang dengan Macan Tamil tahun 2009, dianggap sebagai kemenangan besar oleh pemerintah. Akhirnya Sri Lanka bisa meredam pemberontakan 25 tahun yang dilancarkan separatis Macan Tamil di timur laut Sri Lanka. Tapi sukses ini juga punya sisi kelam. Banyak rakyat sipil dicurigai jadi korban pada tahap akhir perang, dan banyak yang ditahan di kamp pengungsian dalam kondisi ekstrim.

PBB mengatakan sekurangnya 7000 rakyat sipil Tamil tewas selama 4 bulan pertempuran. Kelompok HAM menuduh pemerintah memang sengaja membunuh mereka. Pada bulan Juni, sekjen PBB Ban Ki-moon membentuk panel beranggota tiga orang, yang membantunya mempertimbangkan kesahihan tuduhan. Namun pemerintah Sri Lanka menolak bekerja sama. Para pendukung presiden Rajapakse bahkan menyerang gedung PBB di Kolombo sebagai protes.

Tindakan Kosong
Charu Lata Hogg, peneliti Asia di Chatham House, London mengatakan kepada Radio Nederland, ironis bahwa komisi baru mulai bekerja sekarang, sementara tahap akhir perang tahun 2009 sudah lama disorot.

"Investigasi ini dicap obat cuci mata saja. Tindakan pemerintah dilihat sebagai tindakan kosong untuk menyenangkan komunitas Tamil, yang sebenarnya tidak ada artinya."

Komunitas Tamil sama sekali tidak puas dengan adanya komisi. Menurut Hogg, mereka ingin ada investigasi independen akan apa yang terjadi di akhir perang. Satu-satunya komisi independen yang melakukan hal itu - panel bentukan PBB - bukan saja tidak mendapat bantuan dari pemerintah Sri Lanka, malah ditentang.

"Kami melihat adanya hambatan. Reaksi pertama pemerintah Sri Lanka adalah tidak memberi visa kepada tiga anggota panel PBB. Tapi faktanya, sejumlah saksi dari tahun lalu, sekarang tinggal di luar negeri dan investigasi bisa dilakukan jarak jauh, tanpa harus berkunjung ke Sri Lanka." 

Panel PBB diharap merilis hasil temuannya tahun ini atau awal tahun 2011. Eropa dan Amerika sangat kritis akan Sri Lanka, serta sudah lama mengutuk rekor pelanggaran HAM negara itu. Laporan negatif PBB bisa memperkeruh suasana. Tapi, di tahun-tahun terakhir, Kolombo sudah mengambil langkah untuk mengurangi kritik semacam itu.

"Sebagai reaksi, Sri Lanka membentuk aliansi dengan negara anggota PBB seperti Cina dan Rusia, dan punya pendukung dalam Dewan Keamanan PBB. Masalahnya, bahkan dengan tekanan internasional dan hubungan buruk dengan barat, Sri Lanka tidak akan babak belur, karena negara itu punya sekutu yang siap mendukung secara ekonomis dan politis, di dalam lingkup PBB. Jadi pada dasarnya, Sri Lanka bisa bersikap masa bodoh."

Tamil Kembali Bersatu?
Kesempatan terbentuknya komisi nasional independen yang bertugas menginvestigasi masa-masa terakhir perang Tamil sangat kecil. Rajapakse mendapat dukungan besar-besaran. Dengan adanya usulan perubahan UUD, dia bisa berkuasa selama 10 tahun mendatang. Menilik pendekatan garis keras pemerintah atas komunitas Tamil setelah konflik berakhir tahun 2009, Hogg yakin akan lebih banyak masalah di masa datang.

"Ada sebuah diaspora yang sekali lagi bersedia mendukung dan mendanai militan Tamil di Sri Lanka. Jatuhnya LTTE, bukan berarti konflik di Sri Lanka berakhir. Ini memang akhir dari perang, tapi bukan akhir dari konflik."