Pemerintah dan LSM seperti Walhi secara tidak langsung saling tuduh. Menurut pemerintah, LSM adalah kepanjangan tangan asing. Sementara LSM meragukan nasionalisme pemerintah. Mana yang benar?
Di kantor Walhi pusat di Jakarta, Mukri Friatna, Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Walhi Nasional menjelaskan tiga tugas penting organisasi lingkungan hidup.
Yang pertama melakukan advokasi. Yang kedua merekatkan organ-organ Walhi yang jumlahnya empat ratusan. Dan ketiga, Walhi dituntut untuk membuat manajemen yang baik, terkait dengan akuntabilitas dan transparansi kepada publik.
Fokus pengurus Walhi periode 2008-2012, tambahnya, adalah masalah perkebunan dan kehutanan, energi dan pertambangan, perubahan iklim, isu pesisir dan kelautan, soal perkotaan, air dan pangan. Meski keenam aspek itu sama pentingnya, tapi menurut Mukri ada dua yang menjadi prioritas.
"Yang pertama adalah masalah perkebunan besar dan kedua adalah energi dan pertambangan, " katanya.
Manfaat kelapa sawit
Terkait dengan perkebunan besar, Walhi, yang merupakan mitra Friends of the Earth International, mempertanyakan manfaat perkebunan kelapa sawit bagi rakyat. "Kalau begitu artinya kita pro pasar tidak pro publik atau domestik. Jika demikian, gunanya untuk apa?"
Bukan hanya tidak mencukupi kebutuhan domestik dalam negeri di Indonesia, perusahaan-perusahaan itu malah menjadi pelayan negara-negara lain. Di samping itu, menurut Mukri, konvensi lahan seluas 9,1 juta hektar menyebabkan makin berkurangnya kawasan hutan alam. "Karena hanya kawasan hutanlah yang bisa dialihfungsikan menjadi perkebunan," katanya.
Deforestasi
Berbicara soal deforestasi, perusahaan pulp dan kertas seperti APP, menurut Walhi, masih tak henti-hentinya menebangi hutan alam, terutama di Sumatra. "Tingkat deforestasi di Riau per tahun mencapai 1,1 juta hektar. Artinya masih sangat tinggi," simpulnya.
Mukri mengakui adanya penurunan. Namun menurut dia, penurunan itu masih tidak selaras dengan komitmen presiden yang disampaikannya ke dunia internasional.
Makanya, sama dengan LSM lingkungan lainnya, Walhi juga mengimbau moratorium. Menurut Mukri, moratorium itu bukan berarti mau menghambat usaha industri di sektor kehutanan. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan pemerintah menginventarisasi kawasan hutan.
"Mana yang hutan primer, mana hutan sekunder dan mana yang kira-kira potensial untuk dimanfaatkan. Jadi tidak dipukul rata," tandasnya.
Menghalalkan segala cara
Pemimpin tim advokasi Walhi ini menyadari, perusahaan perusak lingkungan seperti APP dan Sinarmas, sebagai lawan para pembela lingkungan, makin giat berkampanye menentang LSM-LSM lingkungan hidup. "Mereka menghalalkan segala cara," tudingya.
Sebagai contoh Mukri mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut misalnya mengerahkan kelompok agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendiskreditkan LSM lingkungan hidup.
Bagi Mukri, dengan mendukung APP para ulama Islam itu lupa bahwa Al Quran sebenarnya melarang manusia merusak lingkungan hidup. Berarti mereka melanggar ajaran kitab suci umat Islam itu, simpulnya.
Untuk mengimbangi organisasi keagamaan seperti MUI, ada juga para ulama yang mendukung Walhi. Para pegiat lingkungan hidup berharap agar para ulama yang dikategorikan ulama tradisional ini benar-benar bersuara.
Dana asing
Banyak pihak yang menuduh LSM seperti Walhi adalah antek luar negeri karena mereka mendapat dana asing. Mukri menyangkalnya. Ia menjelaskan, bahwa Walhi tidak mau didanai Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, IMF atau badan-badan internasional lainnya. Karena lembaga-lembaga ini ikut menyebabkan kemunduran Indonesia.
Buktinya, tambah Mukri, lahirnya UU Migas dan Mirba (Mineral dan Batubara) adalah karena ulah badan-badan tersebut. UU itu, menurut Mukri, menguntungkan perusahaan asing dan membuat mineral Indonesia semakin terkuras.
Menanggapi tuduhan menjadi antek asing di atas, Mukri bertanya-tanya apakah para penyelenggara negara sendiri yang justru menjadi antek luar negeri. "Uang hutang Anda terima. Uang hibah Anda telan. Produk yang Anda hasilkan pun bukan untuk rakyat," katanya beretorika.
Email this Article
Versi ramah cetak
Pelestarian lingkungan hidup termasuk mahluk hidup terutama manusia menjadi faktor utama pemicu kerusakan permukaan serta isi bumi ini. saya dari unsur lsm galaksi telah berkoordinasi dengan lsm beberapa negara untuk mencari solusi pemecahan seperti pembakaran hutan/ limbah pabrik/ evek rumah kaca/pengeboran minyak bumi yg menjadi faktor utama resiko kepunahan mahluk hidup di bumi ini untuk jangka waktu tertentu. system rotasi bumi akan terganggu dari garis orbitnya.
Pelestarian lingkungan hidup termasuk mahluk hidup terutama manusia menjadi faktor utama pemicu kerusakan permukaan serta isi bumi ini. saya dari unsur lsm galaksi telah berkoordinasi dengan lsm beberapa negara untuk mencari solusi pemecahan seperti pembakaran hutan/ limbah pabrik/ evek rumah kaca/pengeboran minyak bumi yg menjadi faktor utama resiko kepunahan mahluk hidup di bumi ini untuk jangka waktu tertentu. system rotasi bumi akan terganggu dari garis orbitnya.
Saya dari Lsm galaksi lingkungan hidup berkedudukan di ciawi bogor, sependapat dengan misi dan tujuan walhi dalam melestarikan kehidupan lingkungan hidup berpedoman dari kejujuran murni tanpa ada niat terselubung.
Komentar bung Wawan diatas cukup obyektif,saya sependapat.Memang pejabat yang punya jiwa Nasionalis makin dikurangi tampil.Pejabat pemerintah jaman sekarang kebanyakan memakai konsep ajimumpung.Pemikiran dan Usaha Walhi patut didukung.
Sebaiknya janganlah berpura puralah. Dunia ini ada aturannya. Untuk itu dibuatlah semacam kotakan seperti, regional, nasional, biletraal dan international. Semuanya ada aturan mainnya. Indonesia itu, cuma banyaknya islamnya, tapi ngga punya harkat dan martabat karena martabak Indonesia itu ada di UAN atau rupiah. Jadi aku setuju dengan WALHI LSM yang bermoral dan bermartabat manusia dan menghargai harga diri manusia, walaupun dihina, tetap saja membela kebenaran dan keadilan untuk sesamannya. Sementara pemerintah baik di daerah maupun di Jakarta, semuanya hanya membicarakan kepentingan sepihak dan merugikan yang lain. Indonesia itu semuanya sudah terbeli. Misalkan Papua barat, itu milik Freeport jadi kalau sebenatar nanti ada kemungkinan mengarah kepada kemerdekaan Papua bara, maka yang membela mereka itu dan yang menentukan mereka itu, bukannya SBY bersama kabinetnya, melainkan FREEPORT itu. Kenapa. Indonesia sudah terbeli dan telah lunas dibayar. Untuk itu aku malu akui Indonesia itu negaraku.
Kalau anda malu Indonesia jadi negaramu, saya kira solusi terbaik adalah segera lepas seluruh status dan atribut anda sebagai orang Indonesia. Karena warga negara yang baik akan berupaya dengan segala cara sekecil apapun itu untuk mengangkat citra Indonesia dengan berbuat dan bertindak, bukan hanya mencaci maki tapi tidak pernah berbuat.
aaa, lucu lu, sama ngga tau aja ni. Indonesia itu, kalau dituruti maunya, kamarmu itu milik negara Indonesia. laut, darat dan udara hampa diatsapun milik Indonesia. Dan yang berkuasa itulah Jawa semuanya. lalu anda ini kulinya saja. Sekalipun dikasih jata gubernur sekalipun, itu namanya kuli Jawa dari Indonesia. Jadi alangkah baiknya, kalau Rakyat Republik Papua Barat segra merdeka dan tidak boleh berdialog dengan pemerintah indonesia dalam bentuk apapun. Mereka semuanya telah terbiasa dengan bohong dan tipu, untuk itu jangan mau berbicara dengan mereka. Jangan percaya pemerintah Indonesia, itu penipu dan pemalsu kaliber kriminil.
saya bekerja sebagai pegawai pemerintah, dan secara jujur saya mengaku kalau saya lebih percaya pada WALHI ketimbang pada pemerintah. WALHI lebih nasionalis daripada sebagian besar pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang lebih suka menukar masa depan Indonesia dengan berkarung-karung $, dengan kedok "pembangunan"
Kirim komentar
Komentar harus sesuai topik dan tidak boleh melebihi 150 kata. RNW berhak menghapus komentar di luar topik atau mengandung unsur penghinaan. Komentar merupakan tanggung jawab pribadi si pemberi komentar dan tidak mencerminkan sikap RNW, kecuali ditegaskan demikian.