Pemerintah Belanda Jatuh, Awan Hitam Mulai Menggumpal

“Akan sangat sulit bagi para politisi untuk berbalik dari kesepakatan yang telah dicapai,” kata Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, sekitar lima bulan silam.

Rutte dan Menteri Keuangan Belanda, Jan Kees de Jager selama satu setengah tahun belakangan menggurui negara-negara anggota Uni Eropa soal persyaratan defisit anggaran Uni Eropa. Maka tidak heran jika sekarang Eropa menanggapi krisis politik di Belanda dengan sedikit rasa gembira.

Persyaratan defisit anggaran yang tegas, “komisaris super” yang memeriksa anggaran negara anggota, denda bagi negara yang tidak berhasil mencapai target defisit anggaran. Itulah persyaratan ketat yang diajukan Eropa. Rutte dan De Jager merancang pelbagai tindakan, mendorong negara-negara anggota Uni Eropa untuk menjaga agar defisit anggarannya tetap dalam batas aman.

Tapi kini muncul pertanyaan apakah Belanda sendiri mampu memenuhi tuntutan Brussel bahwa defisit anggaran tahun 2013 tidak melebihi batas tiga persen. Perundingan tertutup antara koalisi pemerintah Belanda, soal paket penghematan besar-besaran yang berlangsung selama tujuh minggu, akhirnya gagal akhir pekan lalu.

Dipertanyakan apakah pemerintah Rutte mendapatkan dukungan mayoritas parlemen untuk usulan-usulan penghematan barunya.

Penghinaan
Rutte dan De Jager selalu bersikap lugas dalam serangkaian pertemuan tingkat Eropa soal masalah anggaran UE. Tapi di balik pertemuan itu, selalu ada Geert Wilders, tokoh kuat PVV yang mempengaruhi pemerintah Rutte.

Wilders menyatakan dirinya malu dengan “orang Yunani yang malas” dan “penghambur uang di negara-negara penghasil bawang putih”. Penghinaan seperti itu diingat betul di Eropa. Maka tidak heran Eropa dengan sedikit rasa gembira menanggapi situasi di Belanda.

Situasinya cukup tragis. Komisi Eropa, yang bertanggungjawab atas kepemimpinan harian Eropa, ingin mendapatkan kejelasan dari semua 27 negara UE, 30 April mendatang, bagaimana mereka akan memenuhi persyaratan defisit anggaran untuk tahun depan.

Rutte dan De Jager menghadapi tugas sangat sulit untuk, dalam delapan hari mendatang, agar dapat mengirim laporan meyakinkan ke Brussel.

Satu miliar
Belanda sendiri lah yang menuntut pengenaan denda kepada negara-negara yang tidak bisa memenuhi peraturan itu. Dikabarkan Den Haag akan bisa dikenai denda sebesar satu miliar euro.

Skenario malang bagi Komisi Eropa adalah jika Belanda gagal memenuhi batas waktu 30 April. Brussel cemas bahwa negara-negara lain pun akan meminta pengertian atas “situasi rumit mereka”. Jika itu yang terjadi maka pakta anggaran bakal mulai goyah. Padahal pakta ini justru dimaksud untuk mengembalikan ketenangan di zona euro.

Awan gelap
Belanda bukan satu-satunya negara yang pemerintahnya jatuh dalam rangkaian krisis kabinet Eropa. Dalam dua tahun belakangan, sebanyak sembilan pemerintah jatuh karena tidak mampu memenuhi persyaratan defisit anggaran yang ditentukan Brussel.

Belanda adalah negara nomor sembilan yang pemerintahnya jatuh, tapi dikabarkan negara nomor 10 - Ceko, di mana pemerintahnya sedang goyah – cepat menyusul.

Awan hitam mulai menggumpal. Jika Prancis dalam dua pekan mendatang memilih tokoh sosialis François Hollande, maka Prancis akan dipimpin seorang presiden yang juga ingin mengutak-atik kekuasaan Brussel seputar masalah anggaran nasional.

Sementara di Belanda, pemimpin PVV Geert Wilders akan terus memicu suara anti-Brussel. Akhir pekan silam ia mengumumkan bahwa kampanye pemilu PVV secara spesifik ditujukan untuk menentang Brussel. “Menentang Uni Eropa, menentang euro dan menentang 3% defisit anggaran.”

Media Internasional Menyorot Krisis Belanda

Juga media internasional secara panjang lebar menyorot krisis politik Belanda. “Holland dan Hollande bakal mendominasi pemberitaan hari-hari mendatang,” tulis The Guardian, sambil menunjuk pada pemilu Prancis.

The New York Times menulis ketidakpastian mengintai zona euro, kini perundingan darurat di Belanda gagal. Menurut surat kabar ini, pemilu baru di Belanda tidak disambut positif zona euro, “terutama karena Belanda termasuk satu dari empat negara euro yang - hingga sekarang masih - memiliki status kredit AAA”.

The New York Times menambahkan kabinet Belanda selalu mendukung garis keras terhadap Yunani, tapi kini terjerumus ke dalam krisis karena gagal memenuhi persyaratan anggaran Uni Eropa.

Belanda menjadi korban berikut krisis euro, tulis harian Jerman Die Welt. Kini Wilders meninggalkan perundingan soal penghematan di Catshuis, Den Haag, maka Belanda terancam krisis politik di dalam krisis ekonomi.

“Sekarang pemimpin PVV Wilders menghadapi masalah yang sama seperti para politisi Eropa Selatan yang sudah sering diolok-oloknya. Sama seperti mereka, Wilders kini mengatakan bahwa terlalu banyak berhemat bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, daya beli dan tingkat pengangguran.”

Pada waktu bersamaan Die Welt juga menunjukkan ekonomi, ekspor dan konsumsi di Jerman mengalami peningkatan, sementara Belanda hanya bisa memperlihatkan angka-angka negatif saja.

Surat kabar Belgia Standaard dengan sedikit gembira menulis bahwa “Belanda memperlihatkan ciri-ciri Belgia”. “Selama beberapa bulan mendatang tidak ada partai politik yang memimpin Belanda. Belgia tidak membutuhkan hal itu melihat prospek ekonomi Belanda yang sangat suram.”

Favorit/Cari dengan: