Pasukan perdamaian ASEAN, namanya menunjukkan tugas mulia. Realistiskah? RNW bertanya kepada Begi Hersutanto, pakar politik internasional.
"Untuk bisa jadi efektif, harus ada semacam rasa percaya yang tinggi kepada ASEAN sendiri," jawabnya.
Direktur eksekutif Centre for Democracy, Diplomacy, and Defense (CIC3D) memberi contoh, ketika terjadi konflik, masing-masing negara ASEAN harus konsisten dengan konsep komunitas keamanan. Salah satu pilar penting organisasi negara-negara Asia Tengggara menegaskan jika terjadi benturan, maka harus diselesaikan dengan cara-cara damai.
Namun kenyataannya, negara-negara anggota yang bersengketa, lebih memilih jalan keras dan apabila diperlukan, cenderung memilih penyelesaian PBB ataupun lewat pengadilan internasional.
Tak percaya ASEAN
Ini terlihat dalam kasus sengketa Sipadan-Ligitan. ASEAN tak mampu menengahi Indonesia-Malaysia, yang kemudian membuat dua negara bertetangga ini mengajukan masalah tersebut ke Mahkamah Internasional di kota Den Haag, Belanda.
Kasus lain adalah bentrokan Ambalat, kemudian rusuh penangkapan nelayan Indonesia oleh Malaysia dan paling akhir konflik bersenjata Thailand-Kamboja di perbatasan.
"Kita tidak lagi pada tempatnya apakah pasukan perdamaian perlu atau tidak, tapi ini sudah harus," kata Begi.
Belum jelas bagaimana pendanaan pasukan ASEAN ini.
"Pasukan perdamaian PBB terbesar dibayar oleh negara-negara pemegang veto, sementara konsep negara-negara veto ini ditolak oleh ASEAN. Setiap negara sama haknya."
Email this Article
Versi ramah cetak
Aduh,,, omong bolehlah tapi janganlah menyangka bahwa, Asean bisa menyelesaikan pertikaian diantara sesamanya? Ini namanya politik manipulasi. Kalau Sipadan Ligitan itu milik Indonesia misalnya, dan itu benar benar boong. Indonesia itu tidak pernah ada diatas muka bumi ini, lalu bagaimana bisa mendikte Malaisya yang mempunyai nilai berbangsa dan berkerajaan seakan apa yang dikatakan pemerintah Indonesia, haruslah pula dituruti Malaisya? Dan itu benar benar salah dan penipu. Darimana datangnya Indonesia itu? Apa sesungguhnya yang dijadikan sebagai alat pembuktian bahwa, Malaisya berbatas dengan Indonesia? Tipu, akui akui saja? Dan itulah taktiknya pemerintah Indonesia dalam mengalabuhi sesamanya Asean. Jangan percaya pemerintah Indonesia, buruk sekali kelakuannya. Jangan percaya pemerintah Indonesia, Ambalat itu milik Malaisya dan bukan Indonesia. Indonesia, bukanlah negara atau bangsa, ingat ini. Mereka itu berstatus ilegal dan kriminal interantional. kalau saja mereka memaksa ada, maka hanyalah di Jawa Tengah dan sebagian Sumatera, selain itu, ilegal dan kriminal international.
hati2 berbicara bung... ada 2juta orang indonesia di malaysia
Aduh,,, omong bolehlah tapi janganlah menyangka bahwa, Asean bisa menyelesaikan pertikaian diantara sesamanya? Ini namanya politik manipulasi. Kalau Sipadan Ligitan itu milik Indonesia misalnya, dan itu benar benar boong. Indonesia itu tidak pernah ada diatas muka bumi ini, lalu bagaimana bisa mendikte Malaisya yang mempunyai nilai berbangsa dan berkerajaan seakan apa yang dikatakan pemerintah Indonesia, haruslah pula dituruti Malaisya? Dan itu benar benar salah dan penipu. Darimana datangnya Indonesia itu? Apa sesungguhnya yang dijadikan sebagai alat pembuktian bahwa, Malaisya berbatas dengan Indonesia? Tipu, akui akui saja? Dan itulah taktiknya pemerintah Indonesia dalam mengalabuhi sesamanya Asean. Jangan percaya pemerintah Indonesia, buruk sekali kelakuannya. Jangan percaya pemerintah Indonesia, Ambalat itu milik Malaisya dan bukan Indonesia. Indonesia, bukanlah negara atau bangsa, ingat ini. Mereka itu berstatus ilegal dan kriminal interantional.
Kirim komentar
Komentar harus sesuai topik dan tidak boleh melebihi 150 kata. RNW berhak menghapus komentar di luar topik atau mengandung unsur penghinaan. Komentar merupakan tanggung jawab pribadi si pemberi komentar dan tidak mencerminkan sikap RNW, kecuali ditegaskan demikian.