Polda Sulawesi Tengah berlakukan siaga satu, sehubungan aksi-aksi marak di Palu mengantisipasi perkembangan konflik KPK dengan Kepolisian.

Menurut Tasrief Siara dari Radio Nebula FM Palu, Polda Sulawesi Tengah memberlakukan status siaga paling tinggi, dalam upaya mencegah kemungkinan aksi-aksi protes dan demonstrasi yang marak mendukung KPK.

Dua Hari Sepi
Penetapan status siaga satu di Palu karena  intruksi langsung dari Kapolri Bambang Hendarso Danuri. Seluruh polda Sulawesi Tengah bersiap siaga guna menjaga kemungkinan terjadinya aksi besar-besaran.

Walaupun status siaga sudah berlaku sejak pembebasan pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Candra M. Hamzah 2 NOvember, namun demonstrasi di Sulawesi Tengah baru marak Kamis 5 November, kata direktur Nebula FM. "Selasa dan Rabu di Palu masih sepi-sepi saja. Baru hari Kamis muncul berbagai aksi unjuk rasa."
 

Mahasiswa
Terutama kalangan mahasiswa yang bergerak. Kelompok yang mengatasnamakan Aksi Solidaritas Dukung KPK menggelar aksi keliling kota Palu. Mereka meneriakkan yel-yel meminta aparat penegak hukum yang namanya disebut-sebut dalam rekaman Anggodo, mengundurkan diri.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako juga turun ke jalan meminta dukungan DPRD Sulawesi Tengah agar menegakkan supremasi hukum, terkait pemberantasan korupsi.  Mereka juga berharap menjauhkan intimidasi dan sikap antipati terhadap KPK.

Selain itu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Palu juga menggelar demonstrasi di depan kantor Mapolda Sulawesi Tengah. Mereka menyatakan dukungan pada KPK dengan cara mengumpulkan tanda tangan di atas spanduk.  Para demonstran meminta pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum, kata Tasrief. "Pergerakan Mahasiswa Islam cabang Palu berdemo menuntut penuntasan kisruh Polri dan KPK. "

Kapolri Dicopot!
Tuntutan lebih konkrit muncul dari Aliansi Mahasiswa dan organisasi Mahasiswa Islam. Di hadapan kantor Kejaksaan Tinggi Palu, mereka berunjuk rasa dan menuntut Kapolri dan Kejaksaan Agung dicopot. Selain itu mereka meminta dipulihkannya hak-hak Bibit dan Candra selaku anggota KPK.

Demo-demo di Palu Kamis 5 November ini masih mengarah konflik KPK dan Polri di Jakarta. Namun penegakan hukum di pusat, diharapkan bisa memberi imbas positif pada persoalan korupsi di daerah.

Masalah korupsi dan penyimpangan di Sulawesi Tengah, menurut Direktur Radio Nebula FM itu,  sudah menjadi perhatian kalangan media, LSM dan organisasi pemuda dan masyarakat.

Imbas Lokal
Tasrief mencontohkan kasus proyek pemanfaatan dana recovery Poso, yang disorot berbagai kalangan masyarakat. "Dalam proyek itu ditengarai banyak terjadi penyimpangan yang cukup besar."

Walau belum melihat imbas langsung di daerah, namun Tasrief yakin proses penegakkan hukum dan pemberantasan korusi pada kasus KPK-Polri bisa berdampak ke daerah. "Belakangan ini, pontensi dana-dana APBD Sulawesi Tengah yang dikorup, mulai muncul satu demi satu ke permukaan." kata direktur radio mitra RNW di Palu itu.

Dengarkan laporan lengkap di Acara Dimensi: