Sudah jatuh, dua kali tertimpa tangga. Beginilah nasib nelayan di Kamal Muara, Jakarta Utara. Hasil tangkapan mereka turun karena angin musim Barat dan lahan tangkapan yang terus tergusur proyek reklamasi pantai.

Kali ini, kado di awal tahun bagi nelayan di Kamal Muara lainnya mendapat cabaran baru, yaitu bersaing dengan ikan dari negeri seberang. Reporter KBR68H Sutami, berkunjung ke kampung nelayan Kamal Muara dan merekam kecemasan nelayan tradisional terhadap kebijakan impor ikan.

Syamsuddin, salah seorang nelayan tradisional, sudah dua hari tidak melaut karena hasil yang minim. Angin musim Barat yang kencang dan gelombang tinggi menjadi sebab. Di musim seperti ini, tangkapan nelayan tak seberapa banyak. Kerap kali, hasil tangkapan tak menutup modal melaut.

Reklamasi pantai
Dari Kamal Muara, hampir semua kebutuhan ikan segar warga Jakarta terpenuhi, tutur Syamsuddin, yang juga Koordinator Kesatuan Nelayan Tradisional di Kamal Muara. Sambil menunjuk ke arah teluk Jakarta, Syamsuddin memperlihatkan beberapa kapal tongkang yang membuang sauh.

Kapal tersebut menjadi pertanda areal laut yang akan direklamasi.

Reklamasi tak cuma menyebabkan lahan untuk menangkap ikan menjadi berkurang. Banyak peternak kerang hijau juga bakal kehilangan tempat menancapkan keramba mereka, keluh Masyudi salah satu peternak kerang hijau Kamal Muara.

"Lahannya ini yang menjadi masalah. Masa depannya bagaimana kalau lahannya digusur. Bagaimana untuk anak cucu? Lahan lautnya bagaimana? Kalau ternaknya mungkin nggak seberapa harganya, tapi lokasinya ini. Kalo dia bebaskan lahan itu, jadi kita tak bisa taruh apa-apa lagi."

Di akhir 1990-an, Kamal Muara masih penuh dengan keramba kerang hijau, produk laut andalan nelayan setempat. Saking banyaknya keramba bisa memanjang hingga Muara Angke, sekitar 15 kilometer dari Kamal Muara, kenang Herman, nelayan di Kamal Muara.

Pulau buatan
Tapi sejak lima tahun lalu kondisinya berubah. Sebuah perusahaan pengembang perumahan membersihkan keramba-keramba milik nelayan. Pasir akan diuruk di sejumlah titik, membentuk pulau buatan.

Pemilik keramba diberi uang pengganti lima juta rupiah. "Itu juga lima juta nggak sampai ke pemilik nelayannya semua. Ya empat juta setengah sampai ke nelayan," kata Herman. Sementara Masyudi mengatakan "Setelah itu nggak boleh ditancap lagi. Karena lahannya sudah diambil. Nggak boleh didirikan lagi."

Padahal kerang hijau telah menjadi andalan penghidupan nelayan di Kamal Muara sejak belasan tahun. Kerang hijau dari Kamal Muara juga sudah melanglang hingga ke Bandung.

Jaman Megawati
Melawan upaya penggusuran lahan di laut bukannya tak pernah dilakukan para nelayan. Jaman Megawati menjadi presiden, nelayan Kamal Muara berulang kali berunjuk rasa di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, kenang Koordinator Kesatuan Nelayan Tradisional Kamal Muara, Syamsuddin.

"Sebenarnya waktu jamannya era Megawati itu kan sudah distop. Waktu menteri Lingkungan Hidupnya Pak Nabiel Makarim. Nah itu sempat distop, reklamasi, nggak diijinin. Setelah berlanjut ke sini ya, mereka ada peluang lagi."

Menentang reklamasi pantai yang menyerobot lahan nelayan tetap dilakukan, meski peluang semakin kecil, keluh Syamsuddin.

Kalau penggusuran keramba nelayan kembali dilakukan, maka modal yang dibutuhkan nelayan untuk melaut, kata Herman akan semakin besar. "Memerlukan modal besar deh kalau sampai ke tengah. Kalau di sinikan biar juga sedikit bisa. Kalau ke tengah yang masyarakat kecil nggak bisa kesampaian ke sana."

Meski menghadapi cuaca yang makin tak menentu dan ancaman penggusuran, aktivitas jual-beli ikan di Kamal Muara belum mati. Tapi tak ada jaminan kebahagiaan nelayan masih akan berlangsung lebih lama.

Ikan impor
Hadirnya ikan impor di pasar tradisional kerap bikin pusing kepala para nelayan. Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Kamal Muara, Kurnadi menyebut ikan impor sebagai biang kerok jatuhnya harga ikan lokal. "Ke pasaran juga masuk, layang kebanyakan ikan impor itu. Itu emang menjatuhkan harga pasaran ikan kita. Ikan kita laku 10 ribu, ikan dia delapan ribu udah dijualin. Teri juga, udah pernah masuk juga. Sampai lima ribu teri itu."

LSM perikanan dan kelautan Kiara mencatat, praktek impor ikan meningkat pesat dalam kurun lima tahun terakhir. Per tahunnya berada di kisaran 200-300-an ribu ton, jelas Sekjend Kiara, Riza Damanik.

Pemerintah berdalih, impor hanya untuk jenis-jenis ikan tertentu yang tak ada di tanah air. Konsumennya adalah restoran dan pekerja asing, kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Victor Niki Juluw.

"Kita masih impor ikan untuk kepentingan-kepentingan orang asing yang ada di Indonesia. Itu nggak bisa ditutupi. Jadi kita masih impor salmon, trout, impor ikan yang aneh-aneh, yang merupakan suatu industri di Indonesia ini yang namanya hospitality industries. Adalah industri perhotelan, pariwisata, industri-industri yang memang di mana bukan rakyat jelata yang terlibat tetapi yang terlibat adalah orang-orang yang pendatang, orang-orang asing, orang-orang yang incomenya tinggi."

Dibutuhkan
Impor juga dibutuhkan pengusaha saat masa paceklik, tutur pengusaha perikanan Tachmid Widiasto. "Sebenarnya impor itu tetap dibutuhkan. Tapi yang penting pengendaliannya. Karena bagaimana, ikan merupakan hasil tangkapan musiman. Pada musim tertentu, ikan tidak ada. Pada musim-musim puncak, impor yang harus distop dulu."

Kebijakan tinggal kebijakan. Sekjend Kiara, Riza Damanik mencatat, sepanjang tahun ini lebih dari setengah jenis ikan yang diimpor merupakan ikan yang ada di Indonesia.

"Ada 75 jenis komoditas ikan yang kita impor. Atau produk perikanan yang kita impor sepanjang Januari sampai September 2011. Dan 40 di antaranya itu adalah komoditas perikanan yang bisa kita temukan di dalam negeri kita. Di antaranya tadi sudah disebutkan ada udang, tuna, bahkan ada belut. Ini semua sebenarnya jenis-jenis ikan yang mudah ditemukan di hampir semua perairan Indonesia."

Temuan Kiara tak diakui pemerintah. Versi Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Victor Niki Juluw, hanya sedikit jenis ikan yang diperbolehkan untuk diimpor.

Menurutnya sebagian besar impor berupa tepung ikan. Konsumennya adalah industri pakan ternak.

"Sekitar 40 persen dari impor ikan kita itu adalah tepung ikan. Dan tepung ikan itu digunakan untuk makanan hewan. Poultry industries dan juga digunakan untuk perikanan. Tepung ikan ini boleh dikatakan kita ini 100 persen harus impor. Tanpa tepung ikan maka tidak akan ada industri peternakan dan perunggasan di Indonesia."

Ikan dari negeri seberang
Di atas kertas, ikan impor tak bocor ke pasar tradisional. Tapi di lapangan, banyak nelayan mengeluhkan kehadiran ikan dari negeri seberang ini. Sekjend LSM Perikanan dan Kelautan Kiara, Riza Damanik menyebut ikan-ikan tersebut bisa jadi diloloskan oleh instansi pemerintah lainnya. Ikan impor juga masuk dari banyak pelabuhan.

"Ada yang beberapa kali terungkapkan masuk dari Tanjung Priok, lalu ada dari Medan, Belawan ya. Surabaya masuk juga. Di Kalimantan, pelabuhan-pelabuhan perikanan. Umumnya dari wilayah-wilayah perbatasan."

Agar tak melulu merugikan nelayan, cara yang paling jitu adalah menghentikan impor ikan. Juga memberikan insentif buat nelayan, supaya biaya produksi bisa ditekan.

"Subisidi BBM dipastikan dimasukkan, insentif perbankan, bunga-bunga bank diturunkan untuk kegiatan perikanan, modal-modal usaha. Peningkatan kapasitas, transportasi didukung supaya distribusi ikan juga lebih mudah. Pasar-pasar tradisional dioptimalkan sehingga biaya produksi bisa ditekan serendah-rendahnya. Sehingga harga ikan kita itu paling tidak samalah dengan harga ikan yang impor. Sehingga dengan demikian ikan-ikan impor tidak menguasai pasar domestik."

Koordinasi antar lembaga pemerintah juga harus diperkuat agar ikan impor tak lolos masuk ke pasar tradisional. Biar Syamsuddin, Herman, Masyudi dan nelayan tradisional lainnya bisa sejahtera dari hasil laut.