Sebentar lagi orang Tionghoa merayakan Imlek. Bagaimana dengan posisi minoritas Tionghoa di Indonesia saat ini. Kita jumpai profesor Dahana, pakar Tionghoa Universitas Indonesia.

Posisi golongan Tionghoa saat ini sudah baik, semua hak-haknya sudah dipulihkan. Demikian profesor Dahana. Dimulai oleh Gus Dur yang membatalkan peraturan-peraturan ini dan Megawati melanjutkannya dengan menyatakan Imlek sebagai hari raya nasional. Tapi bagaimana dengan prakteknya?
 

Teori beda dengan pratek
Profesor Dahana menyatakan perubahan tidak bisa berlangsung cepat seperti membalik tangan saja. Namun saat ini ada hal-hal yang menguntngkan golongan Tionghoa, misalnya mereka ingin diakui sebagai suku tersendiri. Orang sudah bisa menerimanya. Walau ada yang keberatan, suku harus punya tanah kelahiran. Tapi jangan lupa orang Tionghoa itu beraneka ragam latar belakangnya.

Bagaimana dengan posisi golongan Tionghoa di daerah. Misalnya di Padang pasca gempa. Golongan Tionghoa yang paling menderita diskriminasi dalam pemberian bantuan. Profesor Dahana, menyatakan di Padang sebelumnya tidak pernah ada pergumulan etnis, entah bagaimana setelah bencana ia tidak tahu.
 

Apakah tantangan untuk masa depan bagi warga Tionghoa? Sikap mereka terhadap Cina sebagai negara adidaya penting sekali. RRC kembali ke nasionalisme kebudayaan. Demikian profesor Dahana, lalu bagaimana sekarang sikap mereka terhadap perkembangan di Cina. Tuduhan dari pihak pribumi bahwa mereka memiliki loyalitas ganda akan muncul kembali. Ini bukan masalah, asalkan mereka tetap loyal terhadap RI. Demikian perkiraan profesor Dahana.

Di jaman Orde Baru, loyalitas mereka sering dipakai untuk mendiskriminasi mereka. Mereka dihalangi ikut politik, dan hanya aktif di bidang ekonomi. Yang menjadi tujuan Indonesia adalah masyarakat multikultural. Sekarang masalahnya bagaimana dengan hubungan pri dan non pri.

Di kalangan elit tidak ada masalah lagi. Yang menjadi masalah adalah di kalangan bawah. Tapi minoritas Tionghoa sekarang bukan saja aktif di sektor ekonomi. Ada politikus Tionghoa yang dipilih menjadi pejabat daerah dan pusat. Misalnya menteri keturunan Tionghoa Mari Pangestu.
 

Ikuti penjelasan lebih lanjut profesor Dahana dengan mengklik tanda panah di bawah ini: