MIFEE, kependekan bahasa Inggris untuk Estat Pangan dan Energi Terpadu Merauke disebut-sebut bermakna sangat strategis bagi keamanan persediaan pangan dan cadangan energi Indonesia.
Wilayah yang menelan 1,6 juta hektar itu diharapkan akan menghasilkan jutaan ton beras, jagung, kacang-kacangan, daging sapi, gula dan seterusnya. Cita-cita yang begitu muluk itu ternyata membuat orang tutup mata terhadap masalah besar yang sekarang sudah dihadapi oleh warga Merauke yang tanah mereka tertelan proyek MIFEE ini.
Berikut penjelasan Taufiqul Mujib, dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice IHCSJ atau Komite Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia untuk Keadilan Sosial di Jakarta.
Pengucilan besar-besaran
"MIFEE, Merauke Integrated Food and Energy Estate bisa dikatakan merupakan mega proyek ambisius pemerintah Indonesia," demikian Taufiqul Mujib mengawali penuturannya. Slogannya adalah bagaimana Indonesia bisa memberikan makan dunia. Proyek ambisius ini mencakup lahan seluas 1,6 juta hektar yang ingin disulap menjadi sebuah wilayah agribisnis. Harapannya bisa menghasilkan pangan yang bisa diekspor keluar negeri. Dengan kata lain, MIFEE berorientasi ekspor.
Dari sini timbul pertanyaan masuk akalkah ambisi seperti itu? Taufiqul Mujib menganggap pertanyaan seperti ini tidak terlalu mendesak. "Sebelum sampai ke masalah masuk akal atau tidak," demikian Taufik, "kami menilai rencana ini akan menimbulkan banyak masalah. Karena kebutuhkan 1,6 juta hektar di Indonesia itu bukan lahan yang sedikit. Dan tentu saja lahan itu pasti sudah ditempati orang, keluarga yang ada di sana."
Wilayah yang akan dijadikan proyek MIFEE ini sebenarnya sudah ditempati oleh masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat di Merauke. Di sini Taufik menilai akan ada proses pengucilan besar-besaran terhadap mereka. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa karena masyarakatnya terusir dari lahannya secara langsung. Atau misalnya ketika MIFEE beroperasi dan dianggap masyarakat bisa bekerja pada perusahaan-perusahaan pangan skala besar yang beroperasi di sana, diyakini akan ada keterputusan pengetahuan teknologi dan ketrampilan masyarakat lokalnya. Sehingga mereka akan berada di wilayah pinggiran dan lama kelamaan mereka akan tereksklusi juga.
Tahu-tahu hilang
Taufik menunjuk banyak lahan sudah kena peralihan hak milik. Menurutnya itu terjadi dengan tidak baik. Muncul banyak kasus masyarakat yang menginginkan tanahnya kembali. Mereka merasa dirugikan. Karena mereka masyarakat adat, terdapat kasus dimana proses peralihan hak milik hanya diketahui oleh kepala adat. "Tahu-tahu tanahnya sudah hilang dan masyarakat ini kemudian protes karena menginginkan tanah itu kembali," tutur Taufik. Selain itu juga ada masyarakat adat yang sedari awal sudah tahu tanahnya diambil, juga sudah ada kompensasi tapi tidak kunjung terealisir. Dengan begitu proses peralihan itu sangat beragam. Dan terlihat dari seluruh proses itu masyarakat merasa dirugikan.
Tidaklah mengherankan, demikian Taufik, kalau pada bulan April lalu situasi Merauke sempat memanas. Waktu itu sejumlah masyarakat adat mendatangi sebuah perusahaan investor yang menjanjikan kompensasi. Nyatanya, sampai sekarang tidak ada kompensasi dan masyarakat marah. Petinggi-petinggi perusahaan disandera oleh masyarakat dalam rangka minta kepastian kompensasi itu. Secara umum sebenarnya masyarakat merasa kehilangan tanah mereka. Akses yang selama ini mereka miliki.
Taufik sangat tidak paham mengapa pemerintah daerah tidak memberi bantuan signifikan terhadap masyarakat di tengah ketidakpastian itu. Ia melihat justru pemerintah cenderung membela pengusaha ini, dengan menyatakan bahwa kompensasi itu nanti akan diberikan di kemudian hari. MIFEE diproyeksikan akan jalan tahun 2012, sekarang sudah lebih dari 30 investor yang berencana akan menanamkan modalnya. Mereka bukan saja investor dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Sampai sejauh ini yang terbanyak memang perusahaan dalam negeri, swasta maupun BUMN.
Di sini Taufik melihat betapa keadaan MIFEE sekarang dilematis karena Indonesia juga terikat kesepakatan dengan sejumlah negara Eropa soal moratorium hutan. MIFEE butuh 1,6 juta hektar, otomatis juga akan membutuhkan pembukaan lahan baru dan itu kemungkinan besar ada pembabatan hutan.
Email this Article
Versi ramah cetak
MIFFE mencuri tanah orang Papua. Lucunya lagi para pencuri ini mendapat dukungan dari beragam kalangan, mulai dari pemerintah, LSM, Gereja dan masjit, serta tentu saja mendapat dukungan "keamanan" dari aparat TNI dan POLRI. Sunguh, sebuah kerja sama untuk mencuri yang sangat komplit sedang di terapkan di merauke.
Kalau anda seorang terpelajar dan jujur seperti bapak Taufiq, maka anda akan kagum memandang bumi Europa. Mereka hanya mempunyai panas selama kurang lebih 2 bulan terhitung juni juli. Di Negara belanda, tidak sedikitpun pegungan, semuanya dataran rendah. Itulah sebabnya disebut NEDELNDS. Artinya dataran rendah. Tah mereka gersang dan tidak subur, tapi orang yang terpandang di Eropa adalah PETANI. Kenapa di Maroke anda katakan bahwa, tanahnya berbecek? Malah itu membawa kesuburan bagi pertanian. Lalu di Jawa, lahan sawanya bagaimana? Masakan enaknya saja anda katakan bahwa, orang Maroke harus didik. Kelihatannya, anda sedang bermimpi. Mimpi apa ini? mau juga menjadi KKN ala pancasila? Ini semuanya gejolak KKN dan penipuan dastay lagi. Katanya orang Maroke harus dididik, lalu anda sendiri punya didikan apa? Omong kosong lagi. Ini mau cari kesempatan dalam kesempitan lalu KKN lagi. Ini namanya omong kosong. Ini mau pencuri dan merampok milik orang lagi. Orang orang sebegini, tidak boleh dipercayai. Usir dia dari keluar dari tanah Papua. Usir diqa.
Merauke daerah tanapa kerikil, batu dan tanpa gunung atau bukit semua datar dan lumpur, tidak semua lahan dataran tersebut dapat digunakan sebagai lahan pertanian, hanya yang berada diwilayah dataran banjir sekitar sungai Kumbe, Sungai Biyan, dan sungai maro saja yang relatif sunbur. Masyarakat disana perlu didik, dilatih dan diberi contoh yang baik, orang yang jujur, punya sanubari dan mau bekerja dengan tulus para pendidik yang dikirim ke sana. agar mereka orang Marin terangkat derajatnya dalam mengelola lahannya. Pasti bisa.
Merauke daerah tanapa kerikil, batu dan tanpa gunung atau bukit semua datar dan lumpur, tidak semua lahan dataran tersebut dapat digunakan sebagai lahan pertanian, hanya yang berada diwilayah dataran banjir sekitar sungai Kumbe, Sungai Biyan, dan sungai maro saja yang relatif sunbur. Masyarakat disana perlu didik, dilatih dan diberi contoh yang baik, orang yang jujur, punya sanubari dan mau bekerja dengan tulus para pendidik yang dikirim ke sana. agar mereka orang Marin terangkat derajatnya dalam mengelola lahannya. Pasti bisa.
Merauke daerah tanapa kerikil, batu dan tanpa gunung atau bukit semua datar dan lumpur, tidak semua lahan dataran tersebut dapat digunakan sebagai lahan pertanian, hanya yang berada diwilayah dataran banjir sekitar sungai Kumbe, Sungai Biyan, dan sungai maro saja yang relatif sunbur. Masyarakat disana perlu didik, dilatih dan diberi contoh yang baik, orang yang jujur, punya sanubari dan mau bekerja dengan tulus para pendidik yang dikirim ke sana. agar mereka orang Marin terangkat derajatnya dalam mengelola lahannya. Pasti bisa.
Merauke daerah tanapa kerikil, batu dan tanpa gunung atau bukit semua datar dan lumpur, tidak semua lahan dataran tersebut dapat digunakan sebagai lahan pertanian, hanya yang berada diwilayah dataran banjir sekitar sungai Kumbe, Sungai Biyan, dan sungai maro saja yang relatif sunbur. Masyarakat disana perlu didik, dilatih dan diberi contoh yang baik, orang yang jujur, punya sanubari dan mau bekerja dengan tulus para pendidik yang dikirim ke sana. agar mereka orang Marin terangkat derajatnya dalam mengelola lahannya. Pasti bisa.
Pendapat Pak Tufik betul, cukup lama saya bertugas di Merauke lebih dari 1tahun berinteraksi dan bergaul baik dengan masyarakat setempat suku-suku asli setempat seperi suku Marin Poh mau Marin Dek. Ada yang dilupakan oleh penentu kebijakan. Memang Merauke daerah wilayah dataran tanpa memiliki gunung dan tanpa memiliki batu baik batu besar atau pun kerikil. Yang ada lumpur, semua datar hanya batas cakrawala dan jejeran awan. Tetapi tidak semua lahannya dapat digunakan sebagai lahan pangan. Lihat bekas lahan pertanian Kolonial Belanda daerah Kumbe dan Kurik sebagian sudah ditinggalkan penduduk baik Trans maupun lokal, tidak bisa ditanamai dengan tanaman pangan baik jagung, padi dan ubi jalar dll. Kasih tinggal sudah pak kata mereka. berbeda dengan masyarakat lainnya orang di Merauke perlu dididik (bukan diajari) secara perlahan-lahan diberi contoh tauladan, sistematis penuh kesabaran, kesungguhan, kejujuran dan hatinurani. agar mereka mampu bekerja menggarap lahan dengan baik. Tidak hanya jadi masyarakat peramu: menghasilkan panen yang bukan dari budidayanya. Supaya jangan jadi penonton. Tak ada yang tak mungkin di kolong langit ini Mereka masyarakat Marin orang yang hidup lestari selaras dengan alam mereka biasa hidup secukupnya selama tak ada sentuhan-sentuhan budaya dan kebutuhan yang berasal dari luardari luar.
saya saat ini bertugas di Pegunungan Tengah, Papua.
Berdasar observasi dan data-data yg saya dapatkan selama ini, tanpa penyiapan yang komprehensif di tingkat masyarakat lokal (indigenous), mulai dari kemampuan beradaptasi dengan sistem sosial-ekonomi dan kehidupan secara umum, sampai dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yg datang dari luar (yg sepertinya persiapan ini tidak akan terjadi mengingat proyek sudah akan mulai 2012), dengan serbuan mega-mega proyek seperti ini, rasanya bangsa Papua akan berakhir seperti Indian dan atau Aborigin...
Sebelum program ini digulirkan, saya yakin sudah ada komunikasi dengan masyarakat adat setempat. Kalau masyarakat adat ikut dilibatkan dlm perencanaan dan pengelolaan, kekhawatiran tadi dapt diminimalisir, karena mereka sdh menyadari pentingnya pembangunan utk memajukan daerahnya. Yang perlu diantisipasi adalah adanya provokator
Inilah masalah yang dibesar-besarkan sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa MIFEE ini adalah program yang mendapat dukungan masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Merauke. Biarlah kekhawatiran itu menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan utk mengantisipasinya di lapangan nanti
mudah2an kerjasama MIFEE dg pemerintah dapat menjaga keamanan persediaan pangan dan cadangan energi Indonesia dan berdampak posisif bagi masyarakat papua dan merauke pd khususnya.
kekhawatiran bung Taufiqul Mujib itu betul, tetapi salah zaman, artinya sudah tidak zamannya lagi masyarakat dirugikan akibat lahannya dibebaskan utk sebuah proyek. di zaman demokrasi ini, semuanya harus berlandaskan musyawarah utk mufakat. Dia jual seribu meter harus bisa beli lima ribu meter....lihat saja pembebasan proyek jalan tol di jakarta sekarang...gak tau kalau di negara lain apakah juga seperti itu.
Estate = Estat ???
* apa ini terjemahan resmi? ato terjemahan ranesi?
ato emang jangan2 ini proyek disusun oleh orang asing en pemerentah NKRi cuman nunut aja....
Kirim komentar
Komentar harus sesuai topik dan tidak boleh melebihi 150 kata. RNW berhak menghapus komentar di luar topik atau mengandung unsur penghinaan. Komentar merupakan tanggung jawab pribadi si pemberi komentar dan tidak mencerminkan sikap RNW, kecuali ditegaskan demikian.