Para menteri Maroko tak mau ketinggalan dengan kandidat presiden Amerika Mitt Romney dan mengumumkan kekayaannya di media. Apakah terjadi perubahan budaya politik di Maroko? Sebelumnya Transparansi Maroko membuka kantornya di Nador, dengan bantuan Belanda.

Perlu diketahui, menteri hubungan parlemen di Maroko punya mobil BMW 406 dan rumah dua tingkat. Sementara vila milik menteri pariwisata seluas 400 meter persegi belum lunas seluruhnya. Sedangkan menteri budaya, punya tanah dan rumah di wilayah pantai. Bersama saudara laki-lakinya ia punya proyek industri.

Selain itu propertinya di Sale merupakan milik bersama dan merupakan warisan yang dibagi bersama ibunya, saudara perempuannya dan sepuluh anggota keluarga lainnya.

Dalam beberapa hari terakhir media massa Maroko dipenuhi dengan daftar inventaris para menteri. Sejak kabinet baru pimpinan Abdelilah Benkiran terbentuk, maka para menterinya, terutama dari partainya yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan, ramai-ramai membuka daftar kekayaan mereka.

Sebelumnya para politisi di Maroko terkenal dengan budaya korupsi mereka. Menteri-menteri baru ingin membersihkan citra tersebut.

Langkah baru
Namun perang melawan korupsi di Maroko belumlah berakhir. Transparansi Maroko dengan bantuan kedutaan Belanda membuka pusat anti korupsi regional di Nador, Maroko utara, wilayah asal warga negara Belanda keturunan Maroko.

"Publikasi kekayaan mereka, merupakan langkah yang tepat," kata Soin Asidoun dari Transparansi Maroko. "Itu menandakan bahwa pemerintah serius menangani korupsi."

Transparancy International, pada tahun 2011, menilai Maroko tidak maksimal dalam memberantas korupsi. Pada Indeks Corruption Perception 2011, negeri Afrika utara ini menempati peringkat ke-80 dari 183 negara yang diselidiki. Belanda menduduki peringkat ke-7.

Bagi gerakan pemuda 20 Februari dan kelompok aktivis lain Maroko, pemberantasan korupsi merupakan topik yang ramai dibahas.

Terbuka
Sejak 2008, Maroko menerapkan undang undang yang menetapkan pegawai negeri sipil harus terbuka tentang harta milik mereka. “Bahwa para menteri sekarang melakukannya melalui media, hal itu terkait dengan kurangnya kapasitas Badan Pemeriksa Keuangan untuk menangani semua berkas dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selama kapasitas itu tidak ada, undang undang tersebut tidak akan bisa membawa hasil,” kata Asidoun.

Juga Belanda memiliki undang undang serupa: sejak 2006, para anggota parlemen harus melapor semua pendapatan sampingan. Tapi dalam prakteknya, selalu ada peluang untuk menghindari peraturan yang berlaku, juga di Maroko, misalnya dengan mengatasnamakan harta milik atas nama keluarga.

Redouane Ramadani, pemred RadioMed, skeptis tentang transparansi para menteri.

“Transparansi dan pemberantasan korupsi harus dicantumkan dalam undang undang. Kami tidak membutuhkan pernyataan dalam media tentang harta milik mereka. Kami ingin agar para politisi mentaati undang undang, sama seperti warga lain.”