Kolonel Adjie Suradji, seorang perwira TNI Angkatan Udara, menulis kritik mengenai prestasi pemerintah pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan di jajaran TNI dan munculnya suara kritis dari tubuh TNI.

Panglima TNI Jendral Djoko Santoso menyatakan, kolonel Adjie Suradji melanggar kode etik TNI. Lalu apa latar belakang ketidakpuasan para perwira TNI saat ini? Radio Nederland menjumpai pengamat TNI Universitas Negeri Malang, Dr. Hariyono.

Menurut pengamat militer Dr. Hariyono, kritik ini adalah refleksi kekecewaan TNI terhadap politik presiden SBY yang tidak tegas menghadapi Malaysia. Dalam nasionalisme yang tertanam dalam TNI, harga diri itu lebih penting daripada ekonomi. Mereka kecewa, dan orang yang punya keresahan seperti Adjie Suradji itu banyak. Misalnya, jajaran purnawirawan TNI yang setelah bertemu dengan pimpinan MPR menyatakan ketidakpuasannya dengan kepemimpinan yang sekarang. SBY terlalu hati-hati dan kurang tegas.

Kredibilitas dan Integritas
Kritik juga muncul mengenai tatanan ekonomi yang disebut neo-liberal. Tatanan ini dianggap kurang adil. Ada suara-suara untuk kembali ke tatanan UUD 45 yang dulu, misalnya dari Tri Sutrisno. Militer dalam tatanan sekarang tidak dilibatkan dalam politik praktis. Padahal kesenjangan sosial dan korupsi yang merajalela membuat orang kurang puas dengan tatanan politik ini.

TNI tidak sendirian dalam ketidakpuasan ini. Sebagian rakyat juga tidak puas dengan kredibilitas dan integritas para pejabat yang dipilih melalui proses demokrasi. Bagaimana kalau TNI dan POLRI diberi hak pilih dan dipilih supaya aspirasi politik mereka tidak dikebiri? "Suara TNI tidak terlalu banyak, jadi tidak signifikan." Demikian Hariyono,yang menunjuk pada fakta bahwa sekarang ada trauma politik. Orang menduga ada komandan TNI yang bisa mengalihkan suara anak buahnya ke kelompok tertentu. Sebenarnya, dari segi normatif hak suara dan pilih TNI bukan masalah.

Ketegasan Presiden
Pemikiran yang dilontarkan Adjie Suradji itu positif, demikian pengamat militer Hariyono. Presiden harus punya karakter dan ketegasan bertindak dalam segala bidang. Dalam pemerintahan SBY, tatanan politik didekati dengan cara teknis prosedural. Kasus penyimpangan hukum dan korupsi banyak yang tidak selesai.

"Harga diri TNI dipertaruhkan," demikian Hariyono melanjutkan. Dalam pidato presiden di mabes TNI tidak disinggung mengenai posisi TNI. "Kenapa dalam pidato kenegaraan 16 Agustus tidak disebut kurangnya peralatan tempur TNI?" tekan Hariyono lagi. "Hal ini penting untuk kedaulatan negara, anggaran untuk pertahanan perlu  ditingkatkan. Ini adalah bagian dari harga diri bangsa. Masalah peralatan militer ini juga berkaitan dengan semakin tingginya jumlah perompakan di Selat Malaka."

Hariyono berseloroh apakah ini adalah hasil kongkalikong pejabat Indonesia dengan Malaysia atau benar-benar konfrontasi dengan Malaysia? Elit-elit di kedua negara memiliki kepentingan yang perlu mereka pertahankan. Tapi kalau kita menyinggung kepentingan bangsa, anggaran TNI itu sangat terbatas. Inilah tantangan untuk SBY meminimalisasi anggaran yang dikorup.

Kalau presiden SBY tetap mempertahankan langgam kepemimpinan seperti ini, kemungkinan TNI melakukan kudeta kecil. Pamor dan kredibilitas SBY sudah turun. Namun masih ada waktu untuk pemerintah merumuskan kembali kebijakannya. Demikian Hariyono.

Klik tanda panah di bawah untuk mendengarkan wawancara lengkap: