Selisih diplomatik muncul antara Belanda dan pemerintahan baru Mesir. Pemicunya adalah penolakan anggota partai politik anti Islam Belanda, PVV, pimpinan Geert Wilders yang ingin melakukan kunjungan kerja ke negara tersebut. Akhirnya delegasi Belanda membatalkan kunjungan yang sedianya akan di lakukan akhir pekan ini.
Menurut anggota parlemen dari PVV, Raymond de Roon, penolakan tersebut karena pernyataannya tentang kekerasan terhadap umat Krisen di Mesir. Ia menyebut pengusiran puluhan ribu warga Kristen Mesir sejak Maret tahun ini sebagai “pencucian etnis”.
Kebebasan berpendapat
Menlu Belanda Uri Rosenthal menyesalkan tindakan pemerintah Mesir yang menolak memberikan visa kepada De Roon. “Keputusan Mesir ini mengecewakan karena kunjungan kerja seperti itu bisa meningkatkan kerja sama antara kedua negara.” Menurut Rosenthal, De Roon bebas menyampaikan pendapat karena itu adalah hak demokratisnya.
Rosenthal menyatakan dalam beberapa hari terakhir sudah meminta Menlu Mesir Mohammed Kamel Amr agar memberikan visa kepada semua anggota delegasi. Ia juga sudah membahas hal ini dalam kunjungannya ke Kairo, minggu lalu.
Penyelidikan
Pemerintah Belanda khawatir terhadap nasib warga Kristen Koptik. Protes damai di Mesir pada pertengahan Oktober lalu berujung pada bentrokan berdarah dengan tentara. Dua puluh lima orang dipastikan tewas dan lebih dari 300 orang menderita luka-luka.
Pada waktu itu, Rosenthal meminta Kairo menghentikan kekerasan dan menghukum mereka yang bersalah. Menyusul tekanan dari parlemen, Rosenthal berjanji akan meminta Uni Eropa melakukan penyelidikan terhadap aksi kekerasan tersebut.
Memalukan
Ketua Partai PVV, Geert Wilders, menyebut penolakan visa untuk De Roon ini sebagai tindakan yang “sangat memalukan”. “Ini menunjukkan bahwa pemerintahan baru Mesir sama biadabnya dengan pemerintahan terdahulu,” kata Wilders.
Ia juga menambahkan tidak pernah percaya terhadap revolusi Arab. Wilders sebelumnya membuat marah dunia muslim karena berbagai ucapannya tentang Islam dan Nabi Muhammad.
Pemerintahan sayap tengah-kanan Belanda saat ini bisa memerintah karena dukungan Partai PVV. Partai Geert Wilders ini sebelumnya meminta agar hubungan dengan Mesir dibekukan menyusul kekerasan terhadap warga Kristen Koptik.
Dua tahun lalu delegasi parlemen Belanda juga batal berkunjung ke Turki karena negara tersebut menolak memberikan visa kepada Wilders.
| Ini bukan pertama kalinya Partai Geert Wilders menyebabkan huru-hara internasional |
| Januari 2009 - Delegasi Parlemen Belanda membatalkan perundingan dengan perwakilan dari Curacao, wilayah Belanda di Kepulauan Caribia, karena mereka menolak bertemu dengan anggota parlemen dari Partai PVV, Hero Brinkman. Ia menyebut pulau tersebut sebagai pemerintah ‘para pencuri’.
November, 2009 - Delegasi parlemen Belanda batal berkunjung ke Turki karena negara tersebut tidak memberikan visa kepada Geert Wilders. Selain anti-Islam, Wilders juga dikenal sebagai penentang masuknya Turki ke Uni Eropa. Ia kemudian menyebut Perdana Menteri Erdogan sebagai ‘orang gila’. Oktober 2010 - Presiden SBY batal berkunjung ke Belanda. Banyak yang menduga keputusan ini dikarenakan terbentuknya pemerintahan minoritas Belanda dengan dukungan dari Partai PVV. Beberapa minggu sebelum kunjungan, duta besar Indonesia untuk Belanda secara terang-terangan mengkritik Wilders. Namun demikian, alasan resmi pembatalan kunjungan tidak ada kaitannya dengan Wilders. |





















Kirim komentar
Komentar harus sesuai topik dan tidak boleh melebihi 150 kata. RNW berhak menghapus komentar di luar topik atau mengandung unsur penghinaan. Komentar merupakan tanggung jawab pribadi si pemberi komentar dan tidak mencerminkan sikap RNW, kecuali ditegaskan demikian.