Tiga institut Belanda berniat mengadakan penelitian terhadap kekerasan yang terjadi di Indonesia selama perang kemerdekaan 1945-1949. Lebih-lebih lagi mereka berniat melibatkan pihak Indonesia. Salah seorang sejarawan Indonesia menyambut gembira usul ini. "Tapi bukan berarti saya setuju dengan segi pandang Belanda".

Tiga lembaga itu masing-masing, KITLV, Institut Kerajaan bagi kajian Asia Tenggara dan Karibia di Leiden, kemudian NIOD, Institut bagi kajian Perang, Holocaust dan Genosida di Amsterdam; serta NIMH yaitu institut sejarah militer Belanda di Den Haag mengumumkan usul mereka dalam sebuah esei yang dimuat oleh koran pagi Belanda De Volkskrant pada edisi Selasa 19 Juni.

Pada dasarnya dengan mengajukan usul itu, tiga lembaga ini minta penugasan pemerintah untuk bisa melakukan penelitian terhadap kekerasan yang terjadi ketika Indonesia mati-matian mempertahakan kemerdekaannya. Tentu saja ketiga lembaga membungkus rapi permintaan itu dengan argumen sekokoh mungkin.

Pertanyaan moral
Misalnya dikemukakan bahwa masalah kekerasan selama periode itu terus-terusan muncul. Tahun lalu pemerintah Belanda diwajibkan pengadilan untuk minta maaf dan membayar santunan ganti rugi kepada para korban Rawagede. Setelah itu masalah kekerasan Westerling di Sulawesi Selatan kembali muncul ke permukaan. Bahkan sebuah berkala sejarah Belanda menyusun 10 kejahatan perang Belanda di Indonesia.

Karena itu dibutuhkan penelitian baru supaya bisa memahami perang apa yang waktu itu dilancarkan Belanda di Indonesia. Harus terjawab pertanyaan mengapa kedua pihak bisa terlibat kekerasan. Dengan mengajukan pertanyaan seperti ini ketiga institut menyatakan tidak ingin hanya menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar. Apa yang mereka sebut sebagai "pertanyaan-pertanyaan moral" ini memang penting, tapi tidak cukup.

Harus juga dipahami apa yang mereka sebut sebagai kenyataan keras. Misalnya jumlah korban, kerangka yuridis dan pelbagai istilah yang waktu itu digunakan. Tidak ketinggalan seperti apa jenjang tanggung jawab yang waktu itu berlaku.

Ini menarik karena sekaligus menunjukkan perbedaan pendekatan. Terhadap pendudukan Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua, Belanda selalu menggunakan pendekatan moralistis, karena selalu ditunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi ketika Belanda berperan aktif sebagai pelaku di Indonesia, maka apa yang disebut pertanyaan-pertanyaan moral itu ternyata dianggap tidak cukup.

Penjajah ganti
Usul mengadakan penelitian ini juga dilengkapi dengan seruan untuk melibatkan kalangan Indonesia. Dan sudah ada seorang gurubesar sejarah Indonesia yang diwawancarai, itulah Prof. Bambang Purwatno dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Menyambut baik ajakan ini Bambang Purwanto tetap berhati-hati, katanya, kalau ia memahami langkah Belanda, maka itu bukan berarti ia juga menyetujuinya.

Bambang paham: dalam soal istilah saja Indonesia sudah berbeda dari Belanda. Belanda misalnya menggunakan istilah politionele actie (aksi polisi) sementara bagi Indonesia itu adalah agresi militer. Kemudian pada akhirnya Indonesia menyebut Belanda mengakui kemerdekaannya, seperti berlangsung di Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949. Belanda menyebut upacara di Istana De Dam itu sebagai "penyerahan" kedaulatan.

"Bagi saya Hindia Belanda itu sudah berakhir pada tahun 1942. Tuan penjajah kita waktu itu ganti dengan masuknya Jepang", demikian Bambang Purwanto. Baginya yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949 itu adalah langkah Indonesia mempertahankan proklamasi kemerdekaannya. Belanda yang belum bisa menerima itu mencoba membangun kembali kekuasaan kolonialnya. "Ya, otomatis yang terjadi adalah konflik!" Tegas Bambang.

Melestarikan dendam
Bambang juga melihat di Indonesia sendiri kenyataannya tidak semudah yang digambarkan orang. Tidak semua orang Indonesia menghendaki Belanda diusir dengan kekerasan militer. Ada kelompok yang mau bernegosiasi sehingga muncullah pelbagai macam perjanjian damai, mulai dari Linggarjati sampai Renville. Sampai kemudian menghasilkan apa yang disebut Meja Bundar. Di lain pihak juga ada kelompok yang mengatakan Indonesia merdeka 100%. Mereka tidak setuju dengan diplomasi atau perundingan, karena Indonesia sudah merdeka.

Menurut Bambang Purwanto, elit politik Indonesia sendiri waktu itu cukup kompleks. "Itu kan tidak pernah kita akui secara jujur, bahwa sebenarnya kita sendiri punya masalah di dalam memahami realitas yang ada pada saat itu". Bambang bertanya, "Kenapa kita tidak memanfaatkan data Belanda. Kalau kita bicara tentang periode 1945-1949 seakan-akan datanya hanya yang berasal dari Indonesia saja. Padahal data Belanda tentang itu banyak sekali".

Sebaliknya, Bambang juga berpendapat Belanda tidak bisa hanya menggantungkan diri pada dokumen yang ada di arsip Belanda. Menurutnya Belanda juga harus mendengar apa yang dikatakan dan dialami oleh orang Indonesia. "Jadi saya kira ini akan membangun sebuah keseimbangan historiografis sehingga orang bisa saling mengerti".

Pada titik ini profesor Bambang Purwanto berpendapat sejarah itu saja bukan untuk melestarikan dendam. "Sejarah itu artinya supaya kita bisa saling mengerti, untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan". Kalau sejarah hanya digunakan untuk melestarikan dendam lebih baik dibuang saja. Tidak ada gunanya. Demikian tegas Bambang Purwanto.