Belanda masih bergelut untuk menemukan cara guna menghentikan pertumpahan darah di Suriah. Dalam upaya mendesak agar rezim Bashar al Assad mundur, Menlu Uri Rosenthal telah menggunakan bahasa keras. Namun, pada waktu yang sama, ia juga menyatakan tidak mendukung campur tangan militer.

Tahun lalu, menghadapi situasi di Libia, sikap Belanda sama sekali berbeda. Ketika itu Belanda ikut ambil bagian dalam operasi campur tangan militer NATO, memaksakan berlakunya no-fly zone di Libia. Operasi ini ikut membantu proses kejatuhan Moammar Gaddafi.

Dalam kasus Suriah, sikap Belanda sama sekali lain. Untuk mengikuti sikap mendukung atau menentang intervensi militer berbagai kalangan di Belanda, silahkan baca artikel berikut: http://www.rnw.nl/africa/article/dutch-intervention-syria-pros-and-cons.

Jalur diplomatik
Kecuali dalam hal intervensi militer, upaya tekanan diplomatik Belanda pada Suriah, persis sama, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Libia. Di Dewan Keamanan PBB, Belanda mengupayakan agar usul resolusi yang mendesak Bashar al Assad lolos. Usul tersebut kandas akibat veto Rusia dan Cina.

Garis diplomatik yang sama, pada waktu lalu, juga mereka terapkan dalam kasus Libia.

Saat ini, Departemen Luar Negeri Belanda mendesak Pemerintah Suriah agar mundur dan membuka jalan bagi berlangsungnya proses demokrasi. Pada saat yang sama, Belanda tetap membuka Kedutaan Besar mereka di Damaskus.

Sikap mendua seperti ini, penggunaan bahasa keras sembari tetap membuka jalur diplomatik, juga Belanda lakukan saat menghadapi perkembangan di Libia. Ketika itu, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Tripoli tetap buka hingga pertengahan Maret, dan baru tutup menjelang operasi serbuan NATO dimulai. Sementara jauh sejak awal, Den Haag sudah mulai mendesak agar Moammar Gaddafi mundur.

Libya sebagai contoh
Beberapa waktu lalu, Menlu Belanda menerima kunjungan Burhan Ghalious, pemimpin kelompok oposisi, Dewan Nasional Suriah. Maret tahun lalu, Menlu yang sama, juga menerima Mahmoud Jabril, pemimpin Dewan Transisi Libia.

Dengan demikian, dalam banyak hal, kebijaksanaan diplomasi Belanda terhadap perkembangan situasi di Suriah, persis sama sebagaimana yang mereka lakukan pada Libia.

Dua negeri tersebut sebenarnya berbeda. Kondisi perkembangan yang terjadi pun beda. Namun, Belanda memilih mengulang diplomasi yang sama.

Beberapa contoh lain bentuk dukungan Belanda pada kelompok oposisi. Menlu Uri Rosenthal menyatakan bahwa Belanda aktif membantu warga Suriah agar tetap memiliki akses jaringan internet. Pemerintah Damaskus memang berusaha membatasi akses internet, dalam upaya menekan kelompok pemberontak.

Belanda membantu kelompok oposisi untuk menghadapi kendala ini. Tanpa merinci lebih jauh bagaimana mereka melakukannya.

Belanda juga membantu kelompok oposisi untuk mendokumentasikan berbagai pelanggaran hak azasi manusia. Dan memberi bantuan dana pada Dewan Nasional Suriah.

Menyesal
Seorang menteri Belanda lain, juga menyamakan situasi yang terjadi di Suriah, dengan apa yang terjadi di Libia. Menteri Pertahanan, Hans Hillen, pekan ini seolah menyesalkan keterlibatan Belanda di Libia, ketika ia menyatakan: "Jika kita melihat apa yang mereka lakukan di Libia ..."

Dan akhirnya menyimpulkan, rezim Moammar Gaddafi yang digulingkan, bukan satu-satunya pihak yang melanggar hak azasi manusia. Pihak pemberontak juga melakukan hal yang sama.

Dalam hal ini, Menteri Hans Hillen mengingatkan pentingnya kehatian-hatian. Ia khawatir, perkembangan di Suriah akan bermuara pada kekacauan sebagaimana yang terjadi di Libia.

Sementara itu, Menteri Uri Rosenthal sedang mengupayakan operasi bantuan darurat bagi warga Suriah. Ia berjanji akan membantu upaya World Food Programme (Program pangan Dunia). Sejauh ini, 50 orang pasien asal Libia sudah diterbangkan ke Belanda untuk menjalani pengobatan.