Pemerintah Kamboja mengancam untuk mengusir utusan PBB apabila mereka tetap campur tangan dalam urusan dalam negeri.

Demikian tertera dalam surat Menteri Luar Negeri Hor Namhong kepada koordinator PBB di Kamboja Douglas Broderick.

Langkah itu muncul sesudah perwakilan PBB di Kamboja awal pekan ini mengimbau agar parlemen bersikap transparan dan akomodatif dalam memperdebatkan undang-undang anti korupsi yang dikritik oleh oposisi dan kelompok HAM.

Menurut mereka ini, rancangan undang-undang itu banyak cacatnya dan meminta digelarnya debat publik mengenai hal itu. Sejauh ini, pejabat PBB menolak mengomentari tuduhan pemerintah Kamboja.