Pada tahun 1998 ketika orang kuat orde baru terjungkal dari kekuasaannya, massa rakyat segera menduduki Tapos, lahan pertanian yang juga disebut ranchnya Soeharto.

Tapos jelas merupakan simbul kesewenang-wenangan orde baru karena areal pertanian dan peternakan itu dibangun setelah terlebih dahulu mengusir penduduknya. Tapi sekarang, 13 tahun kemudian, banyak orang yang dulu berbondong-bondong mendudukinya sudah meninggalkan Tapos. Kenapa demikian? Apa makna Tapos serta pendudukannya bagi organisasi dan gerakan tani di Indonesia?

Ogah baca? Dengar/unduh versi audionya dengan mengklik ujung tanda panah berikut:

Seluk beluk Tapos sekarang ditekuni oleh Tri Agung Sujiwo, seorang aktivis agraria yang tergabung dalam LSM Agrarian Resource Centre ARC di Bandung. Persisnya, Jiwo, begitu nama panggilan aktivis ini, meneliti pola penguasaan lahan di dua wilayah di Jawa Barat. Pertama di Cieceng, Tasikmalaya; yang kedua di Tapos. Jadi perubahan pola penguasaan lahan pasca pendudukan serikat tani di Jawa Barat, di dua tempat itu. Demikian Jiwo mengawali penjelasannya di studio Radio Nederland di sela-sela kurus agraria yang diikutinya di Den Haag selama bulan Mei 2011.

Pada dua tempat itu, Cieceng tahun 1998 dan tahun 2000 wilayah Ciweduk, Tapos, ada sekitar 300 hektar areal pertanian peternakan Tapos yang diduduki oleh petani. Kemudian diolah, dijadikan lahan pertanian, dibagi-bagikan. Begitu juga di Cieceng, di sana terdapat lebih satu hamparan areal kebun karet yang diduduki oleh serikat tani. Kemudian mereka pindah dan tinggal pada lahan pendudukan itu, mereka membuka tanah untuk melakukan produksi pertanian di atas lahan pendudukan itu.

Tapos: ranch atau hacienda?
Menarik untuk mengetahui keadaan Tapos pada zaman Soeharto sendiri. Waktu itu areal ini banyak digembar-gemborkan sebagai lahan model. Benarkah demikian? Kepada Radio Nederland Jiwo menegaskan Tapos itu lebih pada nuansa politiknya. Soeharto merasa dia anak petani, dia kemudian membuka satu lahan peternakan. Sebenarnya itu karena keinginannya mengembangkan peternakan sapi di Indonesia.

Pada tahun 1990an, dia meminta gubernur Jawa Barat untuk menyediakan tanah di sekitar wilayah Tapos itu. Kemudian ada sekitar 300 keluarga yang harus meninggalkan tanah pertaniannya. Dan dijadikan lahan pertanian yang benar-benar seperti ranch, seperti hacienda. Lahan itu tertutup, tidak bisa dimasuki orang biasa. Di satu hamparan padang rumput sebenarnya yang sangat luas, kalau lihat Tapos di masa itu.

Sebenarnya tidak terlalu tepat menyebut Tapos sebagai ranch di Amerika atau hacienda di Filipina. Masalahnya baik ranch maupun hacienda punya nilai ekonomis, bisa menghasilkan keuntungan. Jiwo sendiri menyatakan belum pernah membaca satupun berita tentang manfaat ekonomi Tapos atau manfaat lahan Soeharto bagi Indonesia.

Tapos ini tidak lebih dari peternakan kecil, di mana sapi Australia dicoba diternakkan dan dikawinkan dengan sapi lokal. Sempat dilakukan beberapa eksperimen, tetapi sebenarnya itu lebih pada keinginan Soeharto untuk merasa menjadi seorang petani. Makanya peternakannya lebih memiliki nuansa politis daripada ekonomis. Dalam hal ini Jiwo tegas, Tapos tidak pernah menghasilkan laba.

Kini, 13 tahun setelah kejatuhan Soeharto, sebagian besar orang yang mendudukinya, sudah meninggalkan Tapos. Mereka sebenarnya penduduk sekitar yang sebelumnya kena gusur oleh kehadiran Tapos. Kemudian mereka menjadi buruh di perkotaan, di Jakarta, di Bogor. Pada tahun 1998 krisis ekonomi membuat mereka harus balik lagi ke kampung halaman, ke wilayah Tapos. Suatu hari mereka dengar di radio Soeharto turun. Saat itu mereka melihat kesempatan dan langsung berupaya mengambil alih wilayah-wilayah Tapos. Kepada Radio Nederland Jiwo menegaskan, pendudukan Tapos lebih merupakan upaya mereka menghancurkan mitos Soeharto, tapi itu di wilayah lokal.

Keberhasilan menduduki itu, dalam pertimbangan Jiwo merupakan perubahan paling besar dalam pola pemilikan tanah di Indonesia. Dari situ mereka mencoba melakukan produksi pertanian dengan dukungan beberapa LSM, seperti KPA untuk melakukan penataan ekonomi di sana. Mereka mencoba melakukannya secara kolektif.

Tapi memang ada beberapa persoalan yang muncul. Pertama sebagian besar yang ikut aksi pendudukan bukan petani. Mereka justru buruh-buruh yang dipecat dan kembali ke kota. Jadi sebenarnya dengan menduduki Tapos, mereka berusaha bertahan hidup. Dan sebenarnya lebih pada upaya membalas dendam dan menjatuhkan simbul dan struktur yang begitu bercokol pada waktu itu.

Warung dan motor
Jadi kalau lihat kondisi sekarang sebagian besar lahan pendudukan sudah mulai ditinggalkan, atau pindah tangan atau dijual. Sebagian yang melakukan pendudukan kembali ke kota, menjadi buruh. Mereka sudah kembali lagi bekerja. Kehidupan ekonomi di perkotaan juga sudah mulai berjalan. Mereka bisa masuk lagi menjadi buruh. Perubahan yang paling mencolok adalah ada penguasa lahan di beberapa orang.

Jadi kalau sebelumnya hampir 300 kepala keluarga yang menduduki, maka itu dibagi berdasarkan kebutuhan, dan sekarang terjadi konsentrasi kepemilikan pada beberapa orang. Mereka umumnya masih merupakan tokoh-tokoh yang dulu terlibat, tapi sebagian juga penduduk sekitar yang sebelumnya tidak terlibat aksi itu.

Ya masih bertahan adalah mereka yang sebelumnya punya lahan. Mereka punya lahan kecil di luar Tapos. Kemudian ketika menduduki Tapos, mereka punya satu lahan garapan. Sebagian lagi bertahan karena memang ada nilai-nilai yang mereka tetap pelihara. Bahwa lahan ini lahan pendudukan yang harus terus dijaga. Hasil perjuangan mereka, yang tidak boleh dilepas begitu saja. Meskipun sebenarnya status kepemilikan dan penguasaan lahannya juga masih  belum legal sampai saat ini.

Tapi karena Tapos secara perlahan melepaskan lahan itu, jadi sudah ada kesepakatan antara Tapol dengan masyarakat. Dengan begitu masyarakat merasa aman untuk terus menggarap lahan itu. Tapi itupun cuma beberapa orang. Kebanyakan mereka yang masih bertahan, sebenarnya karena ada usaha di luar pertanian. Misalnya punya warung, atau punya sepeda motor. Walau begitu mereka masih menjaga lahan pertanian itu. Karena mereka masih punya ikatan emosional dengan Tapos.

Secara kolektif
Banyak faktor berperan sehingga pertanian di Tapos tidak berhasil. Pertama karena desakan kapital. Kedua, lahan yang mereka dapatkan sebenarnya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, karena ukurannya masih sangat kecil. Kalau bertahan atau hanya berdasarkan kepemilikan lahan, mereka pasti tidak akan bisa bertahan hidup.

Kedua karena banyak di antara mereka yang bukan petani. Jadi mereka tidak bisa terus menerus menggantungkan kehidupan pada pertanian. Dan ini disebabkan oleh faktor. Misalnya faktor biaya produksi tinggi. Kemudian faktor ketrampilan bertani. Di Tapos Jiwo mengaku melihat dua hal ini. Perlahan-lahan sebagian yang ikut aksi pendudukan meninggalkan wilayah pendudukan dan wilayah lahannya.

Tentang masa depan pemilikan tanah di Tapos, Jiwo berpendapat itu merupakan pekerjaan rumah yang harus dipikirkan banyak orang yang bergerak di wilayah agraria. Harus dipertimbangkan apakah lahan yang cukup kecil itu bisa dikelola secara kolektif. Kalau sebelumnya lahan itu diberikan kepada tiap kepala keluarga, dengan pemilikan kolektif bisa diolah bersama supaya hasilnya mencukupi. "Itu juga masih jadi perdebatan," demikian Tri Agung Sujiwo.

Jiwo menambahkan, kasus Tapos bisa merupakan satu arena refleksi dan evaluasi bagi organisasi tani dan organisasi gerakan petani Indonesia untuk melihat bahwa strategi pendudukan memang sangat diperlukan. Apalagi kalau lahan-lahan itu tidak terpakai. Tapi juga harus dipikirkan bagaimana pengelolaan produksi ekonominya, kemudian. Tidak sekedar aksi politis menduduki, tapi tanpa pengeleloaan produksi, basis produksi enggak akan berjalan cukup panjang. "Saya pikir Tapos bisa jadi satu contoh yang menarik untuk melakukan itu," demikian Tri Agung Sujiwo kepada Radio Nederland.