Dengan semakin dekatnya Pansus Bank Century mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi, wacana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II semakin santer.

Perlukah kabinet yang baru saja melaksanakan tugasnya selama seratus hari ini direshuffle?  Menurut direktur Reform Institute Yudi Latif, isu reshuffle ini muatan politisnya sangatlah tinggi. Berikut penjelasannya kepada Radio Nederland Wereldomroep.

Partai Demokrat
Isu reshuffle itu justru digelindingkan oleh orang-orang dari lingkaran Demokrat. Tapi jurubicara kepresidenan sendiri selalu membantah. Ini nampaknya merupakan strategi untuk menekan anggota Pansus, terutama dari lingkaran koalisi, untuk lebih pro pemerintah dan menghindari kemungkinan pengambilan keputusan yang bisa berimplikasi besar terhadap pemerintahan.

Meskipun para menteri itu adalah hak prerogatif presiden, tapi sebenarnya mereka bukanlah pejabat tinggi biasa. Tapi pejabat yang punya kedudukan penting karena mereka menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Apabila menteri-menteri diganti, maka seyognyanya pertimbangannya bukanlah hubungan presiden dengan parlemen, tapi atas dasar kinerja menteri dalam mengemban tugas kenegaraan.

Tampaknya saat ini, reshuffle justru lebih mengandung bobot politik katimbang evaluasi atas kinerja menteri. Jadi pertanyaannya apakah reshuffle itu untuk memperbaiki kinerja atau semata-mata untuk menyelamatkan kabinet dalam menghadapi kesimpulan akhir dari Pansus Century.

Resiko
Menurut Yudi Latif dalam situasi di mana presiden diberi input yang benar, presiden tidak akan mengambil resiko terlalu jauh dengan mereshuffle menteri-menteri dari partai-partai koalisi. Karena ini akan semakin memperparah situasi keseimbangan dalam pemerintahan. Kalaupun akan direshuffle, maka penggantinya harus didatangkan dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi.

Di balik reshuffle ini ada kepentingan-kepentingan internal dalam Partai Demokrat. Fragmentasi dalam Partai Demokrat juga luar biasa. Ada orang-orang yang merasa punya jasa besar tapi tidak diakomodasi baik dalam lingkungan parlemen maupun dalam kementerian yang mencoba memanfaatkan momentum reshuffle ini untuk memungkinkan presiden bisa mengakomodasinya.

Tapi menurut Yudi Latif lagi, kalau presiden berani menggunting representasi partai-partai tertentu, hal ini justru akan semakin merepotkan posisinya dalam berhadapan dengan kasus Bank Century ini. SBY diduga tidak akan berani mengambil langkah yang terlalu beresiko seperti ini, demikian Yudi Latif.

Klik tanda panah di bawah ini untuk mengikuti wawancara selengkapnya: