Indonesia berada di tengah gelombang perubahan. Bulan Juni diawali dengan tanggal kelahiran Sukarno pada pekan pertama, disusul tanggal kelahiran Suharto pada pekan kedua. Masing-masing menjadi simbol yang merujuk pada dua zaman yang berbeda.

Dan perbedaan itu kian menajam di masa pasca-reformasi ini. Indonesia diprediksi meningkat makmur dan kelas menengah yang konsumtif tengah menanjak sambil berkeluh kesah kangen Suharto. Namun, bulan Juni, bagi publik, tetap ‘Bulan Sukarno.’

Sampai di pelosok kampung Pasar Minggu semua itu terasa. Dua poster raksasa menggambarkan Sukarno berpidato dengan semangat revolusioner. Teks-teks pada poster itu menyindir suasana ekonomi dewasa ini yang disebut dirajai “liberalisasi”. Sebuah majalah menampilkan Sukarno sebagai tokoh yang dikagumi dunia dengan berbagai contoh yang sulit ditemui di zaman sekarang. Sebuah pameran digelar khusus tentang Sukarno.

Para sejarawan berpesan, ada apa sih masa kini? Mengapa langka pemimpin dan kepemimpinan, bahkan mungkin juga langka perasaan kelangkaan kepemimpinan itu sendiri? Kemanakah anak-anak bangsa ini? Ada yang mengibaratkan suasana ini seperti fenomena Facebook dan media sosial: mesin telusurnya berputar sendiri terus menerus tanpa membutuhkan arah dan pemimpin.

Survey
Sebuah survey harian Kompas menunjuk pada lapisan menengah yang memacu kebahagiaan dengan berkonsumsi. Porsi mereka melompat hingga 65% menjadi 130an juta dalam 9 tahun terakhir tapi pada saat yang sama lapisan tersebut dinamakannya “kelas penonton.” Dr. Batara Simatupang, ekonom yang dulu memuja perekonomian sosialis, mengakui prospek ekonomi Indonesia membaik, sekalipun bertumpu pada sektor jasa yang padat dan sektor manufaktur yang menurun.

Semua ini berkat kestabilan politik. Bila ini berlangsung lama, ini satu landasan yang baik, tapi awas, demikian Batara memperingatkan, dampak krisis moneter dan politik dari krisis Eropa dan Amerika, khususnya bagi ekonomi yang justru lagi menanjak seperti Cina, India dan Indonesia. Pers dunia, tidak hanya Australia, tapi juga harian kondang The Financial Times, memprediksi ekonomi Indonesia akan terus meningkat.

Menohok SBY
Semua itu menohok sang presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY memimpin negara yang di satu pihak dipuji dunia sebagai telah memacu pertumbuhan ekonomi, namun di lain pihak membiarkan intoleransi. Bukan sekadar membiarkan, namun seperti mengizinkan karena nyata sekali bahwa polisi memilih opsi yang aman dan menguntungkan diri.

Selepas ramai soal Irshad Manji dan Lady Gaga, kini ibadah Kong Hu Cu di Medan pun diprotes. Kita tidak mengenal lagi rasa ‘kompleks minoritas’. Sebagian kelompok Muslim yang dulu, oleh sosiolog Belanda Prof. W.F. Wertheim disebut ‘mayoritas yang berperilaku minoritas’, kini berubah menjadi minoritas (radikal) yang berperilaku mayoritas kebablasan. Artinya mereka tetap ‘berperilaku minoritas’, namun kini lebih menonjolkan kemayoritasannya.

Intoleransi
Sejumlah propinsi dan kabupaten mengumumkan Perda Shari’ah sebagai semacam simbol kemenangan. Kebanyakan publik diam. Bahkan negara yang konstitusinya dilanggar itu, melalui Menlu Marty Natalegawa dan Menteri Agama Suryadarma, membantah gejala intoleransi itu. Sementara adzan yang tahun 1980an masih sayup-sayup, kini menembus setiap rumah, adalah sebuah symptomnya. Majalah The Economist pekan ini menulis corak Islam di Indonesia sebagai “tolerating intolerance”.

Intoleransi itu pula yang kini membuahkan dinamika baru. Lapisan menengah yang disebut “kelas penonton” tadi, meski menanjak makmur berkat kebijakan negara, kini pun gerah dengan keramaian para petualang negara dan vigilante berjubah. Mereka merindukan “ketegasan penguasa seperti di zaman Suharto”. Kontradiksi antara negara dan lapisan ini berkembang tajam.

Hari lahir Pancasila
Di tengah suasana seperti itulah HUT Suharto 9 Juni berlalu sepi, sementara HUT Sukarno 6 Juni ditandai dengan mengenang Hari Lahir Pancasila (1 Juni), Hari Wafat Sukarno (21 Juni). Tidak saja karena Hari Lahir ke-111 Sukarno maka bulan Juni itu menjadi ‘Bulan Sukarno.’ Tapi juga karena di tengah semua itu sejumlah manifestasi mencerminkan beda zaman di bawah kedua pemimpin negara itu.

Buku klasik Richard Robison tentang lahirnya kapitalisme Indonesia, dengan senyum Suharto di sampulnya, diluncurkan di Universitas Indonesia. Hersri Setiawan, mantan tapol Pulau Buru, menampilkan ulang berbagai essay-nya tentang perempuan dan mengasuh anak, “Awan Theklek, Mbengi Lemek” – judul yang cukup berbicara tentang nasib perempuan sebagai alas kaki di siang hari dan sebagai alas tidur di malam hari. Perempuan yang oleh Orde Baru ditetapkan jadi penunjang suami belaka itu, kini mengukuhkan keluarga batih yang menjadi sendi kapitalisme.

"Sebuah rapat Gerwani"
Tak kalah menarik, seorang penulis dari keluarga korban Prahara 1965, Brhe Redana meluncurkan novel berjudul “65” yang disebutnya merupakan “sebuah eksperimen untuk menunjukkan sisi politis dari kebudayaan pop”. Dan di situ, seorang selebritas, Roy Marten, menyampaikan pengakuannya pernah melaporkan “sebuah rapat Gerwani” di sebuah rumah yang kemudian dibakar tentara. Roy dan Brhe yang telah lama bersahabat itu kini berekonsiliasi di panggung.

Akhirnya, HUT Suharto di ‘Bulan Sukarno’ sebagai insiden dua zaman itu mendapatkan ilustrasi yang tajam ketika keduanya ditampilkan sebagai anak-anak zaman. Dengan mencatat Sukarno sebagai putra terlahir fajar, sejarawan Peter Carey baru-baru ini menggambarkan kepemimpinan Sukarno – seperti Dipanegara - sebagai tokoh pembaharu zaman. Sebaliknya, Sujiwo Tejo yang menonjolkan Suharto sebagai ‘anak tanpa bapak’, memaknai kepemimpinan Suharto sebagai anak sejarah Jawa yang sarat suksesi berdarah. Seperti Lembu Petheng dan Ken Arok, “Suharto juga tak jelas siapa bapaknya, (dan) orang yang tak jelas siapa bapaknya itu ”tidak memiliki rasa minder terhadap masa lalu.”

Di tengah kelangkaan kepemimpinan negara, kontradiksi-kontradiksi semacam itu rupanya makin menarik perhatian orang.