Suatu malam di pertengahan 1987, di sebuah kafe di Davao, Mindanao, seorang pria kekar mendekati saya. Tiba-tiba dia pamerkan pistolnya yang tersembunyi di pinggangnya. Betapa terkejut saya.

Ternyata dia seorang pentolan milisi atau vigilante Filipina yang menggemparkan dunia pada tahun 1980an karena ulah kekerasannya terhadap gerilya komunis dan Islam di Mindanao.

Kita tahu, unit-unit jagoan seperti ini berani beraksi karena mendapat perlindungan dari bos-bos lokal. Mereka punya nyali dan beringas. Bukan karena bertindak atas nama negara, tapi karena ada proteksi sejumlah kelompok pejabat (militer) lokal.

Di Sicilia sebelum Perang Dunia II, para mafioso juga bergerak bebas, karena perlindungan lokal dari sejumlah tuan tanah perkebunan (latifundia).

Tanam paksa
Menurut alm. sejarawan Onghokham, ini agak mirip dengan yang terjadi di Jawa sebelum penguasa kolonial Belanda menerapkan sistim Tanam Paksa (Cultuurstelsel). Perilaku kekerasan-privat, alias menjadi hakim sendiri dengan ancaman kekerasan, terjadi di berbagai zaman.

Kemelutnya marak ketika aparat negara gagal menunjukkan wibawa, lemah, atau tengah dilanda perubahan penting.

FPI (Front Pembela Islam) pada hakekatnya tak berbeda. Reformasi 1998 melahirkan ketidakpastian di kalangan penguasa lama. Kita tahu, sejumlah jenderal dan polisi yang jaya di masa Orde Baru pada November 1998 melahirkan FPI.

Di kala Revolusi Prancis, juga muncul tokoh-tokoh nekad seperti Robespierre.

Solidaritas
FPI, seperti mafioso Sicilia tahun 1930an yang dikaji antropolog Belanda Anton Blok (1975), memiliki keberanian, karena mendapat perlindungan dan solidaritas dari sejumlah orang kuat. Solidaritas bisa berdalih kekeluargaan (mafia) atau pun keagamaan (FPI).

Pada saat seperti itulah diperlukan wibawa negara dan monopoli penggunaan alat-alat kekerasan oleh Negara menjadi legitim.

Kebalikannya, monopoli itu bisa kebablasan dan melahirkan dominasi dan kediktaturan negara berdasarkan penguasaan alat-alat kekerasan, seperti di Jawa pada masa kolonial, fasisme Italia dan Orde Baru.

Aparat resmi negara
Di kala begitu, tokoh-tokoh negara atau pun tokoh-tokoh lokal tidak perlu berperan sendiri, tapi tampil sebagai aparat resmi negara yang memperalat milisi. Ingat, misalnya, keberingasan milisi pro-integrasi di Timor Timur (1999).

FPI menjadi fenomena yang dibutuhkan sementara elit militer berada di tengah ketidakpastian. Vigilante religius bergerak dengan dalih yang merujuk kepada agama dan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk mengabsahkan perilaku mereka.

Di bulan Ramadhan mereka menggerebek klab-klab malam. Di kala lain, mereka mengganggu kelompok minoritas, atau menyerang yang berorientasi politik atau seksual berbeda, dan lain-lain.

Atribut lain
Akhirnya, protes publik membuat FPI cemar. Tiga tahun lalu, Juni 2008, FPI tampil dengan nama dan atribut lain, menggebrak ibu-ibu, perempuan dan anak-anak yang turun membela nilai-nilai Pancasila dan kehidupan keberagaman di Lapangan Merdeka, Jakarta. Pemerintah dan aparat terkesan kurang tanggap.

Sehari kemudian, di markas FPI di Jati-Petamburan, Jakarta, saya sempat menyaksikan kehadiran sejumlah tokoh ormas lain di luar FPI. Ada solidaritas spiritual seolah mereka adalah korban yang tersudutkan.

Lagi-lagi mereka merasa terpojokkan.

Tapi di Kalimantan Tengah, Pemda dan kelompok bisnis setempat telah membangun jaringan penguasa lokal sejak pembantaian migran Muslim Madura di Sampit pada 2001. Elit Dayak ini dengan tegas menentang pembentukan dan kedatangan kelompok FPI.

Jalan aman
Kali ini FPI pun dalam kondisi berbeda. Di kala pertumbuhan ekonomi naik, kelas menengah marak, permainan politik dan bisnis menjadi akrab dengan pemilu, pilkada dan pilpes, maka kelompok elit pusat yang dulu mensponsori vigilante, memilih jalan aman.

Barisan jagoan tak diperlukan lagi. Dulu mereka berkelana beringas di Jawa, ke Ambon dan Lombok, kini dibubarkan. FPI bahkan tak cukup duit untuk beramai-ramai ke Kalimantan.

Tapi ekornya menyiratkan masalah baru. Di satu pihak, pemerintah, bahkan ulama juga, menimbang perlunya membekukan FPI. Di lain pihak, tuntutan publik membubarkan dan melarang FPI makin kencang.

Nilai-nilai keberagaman perlu dibela, tapi juga bisa terancam ketika pembelaan menjurus ke larangan berekspresi, berorganisasi dan berserikat. Indonesia sejak merdeka pernah melarang parpol dan ormas, namun larangan itu tidak berdasarkan undang-undang yang merincikan persyaratannya.

1965
Dengan kata lain, pembatasan kebebasan berserikat itu sendiri perlu dipagari. Jika tidak, kita dapat terjebak lagi pada negara yang kebablasan, dan masyarakat yang terjangkit stigmatisasi dan keberingasan seperti Prahara 1965, yakni tragedi terbesar dalam sejarah kita.

Apa pun namanya, gagasan dan ideologi tak mungkin dibunuh. FPI … riwayatmu kini mulai membekas.