Presiden Filipina, Gloria Arroyo, memerintahkan militer dan polisi nasional untuk menanggapi tuduhan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, mengenai berbagai kasus pelanggaran hak asazi manusia.
Perintah ini dikeluarkan menyusul terbitnya Laporan Hak Asazi Manusia tahun 2009, yang disusun oleh Deplu Amerika. Laporan ini antara lain memuat tuduhan bahwa berbagai aparat pemerintah Filipina telah melakukan serangkaian pembunuhan sewenang-wenang, dan para pelakunya tidak mendapat hukuman apa pun.
Jika tuduhan tersebut ternyata benar, pihak militer dan polisi harus memberi penjelasan langkah apa saja yang akan mereka melakukan.


















Kirim komentar
Komentar harus sesuai topik dan tidak boleh melebihi 150 kata. RNW berhak menghapus komentar di luar topik atau mengandung unsur penghinaan. Komentar merupakan tanggung jawab pribadi si pemberi komentar dan tidak mencerminkan sikap RNW, kecuali ditegaskan demikian.