Dunia internasional mengkritik keputusan junta militer Myanmar melarang tahanan politik ikut pemilu.
Menurut Amerika Serikat, keputusan itu membuat demokrasi di Myanmar terlihat palsu. Britania Raya dan Filipina juga mengkritik pedas keputusan tersebut.
Rabu (10/03) penguasa militer di Myanmar mengumumkan sebuah peraturan yang melarang tahanan politik untuk ikut pemilu, bahkan tidak boleh menjadi anggota partai politik. Dengan demikian sudah dapat dipastikan pemimpin partai oposisi, Aung San Suu Kyi, tidak dapat mengikuti pemilu.
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon mengimbau Myanmar untuk bersikap adil terhadap semua warganya.
Sementara itu junta militer hari ini memperbolehkan partainya Suu Kyi, NLD kembali membuka kantornya, setelah tutup selama 7 tahun.
Aung San Suu Kyi
Email this Article
Versi ramah cetak
Kirim komentar
Komentar harus sesuai topik dan tidak boleh melebihi 150 kata. RNW berhak menghapus komentar di luar topik atau mengandung unsur penghinaan. Komentar merupakan tanggung jawab pribadi si pemberi komentar dan tidak mencerminkan sikap RNW, kecuali ditegaskan demikian.