Menghapus bonus di sektor perbankan. Komisi Keuangan parlemen Belanda, de Tweede Kamer, Senin ini (06/02) membahas rancangan undang-undang yang diajukan partai buruh PvdA dan partai sosialis SP.

Amerika Serikat dan Eropa ramai berdiskusi tentang masalah ini. Namun apakah seruan untuk menghapusnya suatu keharusan atau tindakan yang bersifat populistis?

Tidak puas
Kilian Wawoe, mantan direktur bank ABN Amro, mengkritik keras budaya bonus. “Contohnya Dexia, bank Belgia. Direktur bank itu baru-baru ini menerima bonus sebesar 600 ribu euro. Itu boleh saja jika dia, sebagai bankir top, memimpin lembaga keuangan yang meraup laba jutaan euro. Masalahnya, orang yang sama, satu tahun kemudian dilengserkan karena bank tersebut harus diselamatkan dengan dana pemerintah.”

Sewaktu menjabat direktur ABN Amro, Wawoe bertanggungjawab atas pembagian bonus tahunan. Pada krisis finansial tahun 2008, ketika ABN Amro diambilalih negara, Wawoe memperhatikan bank tersebut masih terus memberikan bonus besar-besaran. Ketidakpuasan atas praktek macam itu, diungkapkannya dalam buku berjudul “Bonus”.

“Saya melihat bahwa laba selalu dibagikan antara para bankir, sementara kerugian harus ditanggung masyarakat.”

Hasil curian
Willem Middelkoop, pakar finansial dan pendiri Gold&Discovery Fund, menyebut bonus-bonus yang bermasalah “uang hasil curian”. “Jika Anda mendapatkan keuntungan miliaran euro dengan menipu jutaan warga Belanda melalui produk-produk asuransi yang rumit, dan kemudian membagi keuntungan itu dalam bentuk bonus, maka itu hampir sama dengan kasus pencurian.”

Menurutnya, bonus salah satu gejala dari masalah yang lebih serius lagi.

“Pembagian bonus di dunia perbankan terkait kenyataan bahwa bank-bank mampu menciptakan uang. Mereka bisa dengan murah membeli uang pada Bank Sentral Eropa dengan suku bunga 1 persen dan kemudian meminjamkannya untuk 4-5%. Selisihnya mereka sebut sebagai laba. Laba itu mereka bagikan. Tentunya sangat aneh bahwa para bankir yang menciptakan uang. Itu sebenarnya tugas pemerintah. Anehnya tidak ada diskusi tentang hal itu.”

Perjanjian Eropa
RUU untuk membatasi bonus atau menghapusnya, menurut Middelkoop tidak mengubah apa-apa. Jika ingin benar-benar mengubah sesuatu, maka itu harus dilakukan pada skala besar, misalnya dengan membuat kesepakatan Eropa. Jika tidak, maka akan bisa mengancam posisi saing bank-bank Belanda, kata Middelkoop.

Joost Goudsmit adalah direktur managing sebuah search club eksekutif. Ia bertanggungjawab atas pengisian jabatan-jabatan top di perusahaan-perusahaan besar.

“Jika ini memang dianggap masalah besar, maka harus dilihat dulu bagaimana bisa mengatur pembagian bonus di tingkat Eropa atau global. Jangan hanya melihat di negeri sendiri saja. Itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan.”

Sama seperti di Belanda, negara-negara lain Eropa dan Amerika Serikat, ramai membahas masalah ini. Belakangan salah seorang direktur Royal Bank of Scotland harus menyerahkan kembali bonus yang diterimanya.

Ketagihan
Menurut Goudsmit, diskusi seputar pembagian bonus adalah berlebihan. “Orang selalu menganggap pemberian bonus itu salah. Wajar kalau Anda diberi uang tambahan jika melakukan pekerjaan dengan baik. Saya tahu memang ada beberapa ekses, tapi diskusi tentang masalah ini sekarang menjadi semacam populisme, terutama dari pemerintah, yang seringkali tidak mengerti masalah bonus, karena tidak pernah menerapkannya.”

Menurut Patricia de Wit, penasihat manajemen pembagian bonus, lebih penting meneliti dampak pemberian bonus, bukan tingginya. “Bonus hanya bagus jika dampak jangka pendek juga bagus. Kalau tidak, malah bisa disalahgunakan dan bahkan membuat orang ketagihan.”

Gaji tiga bulan
Menurut De Wit bonus tidak bisa melebihi gaji tiga bulan. Itu untuk mencegah agar orang tidak menyesuaikan gaya hidup. De Wit mendukung penghapusan bonus di dunia perbankan. “Di sektor itu kepercayaan berperan penting. Anda kan juga tidak mau seorang ahli bedah mendapatkan bonus sesuai jumlah pasien yang dia tangani dalam sehari.”

Komisi Keuangan bisa memutuskan mengajukan RUU dari PvdA dan SP kepada Parlemen Belanda. Tergantung dari tanggapan anggota parlemen, maka RUU ini akan bisa ditangani lebih lanjut.