Benturan antara budaya politik sedang berlangsung di Den Haag, Belanda. Lembaga penasehat pemerintah yang didirikan di masa Kebangkitan Kembali atau Renaissance berselisih keras dengan pemerintah yang sekarang serta pendukung koalisi ini, PVV, partai anti Islam abad ke-21 yang didirikan Geert Wilders.

Raad van State atau DPA-nya Belanda didirikan untuk meninjau kembali rancangan undang-undang, dengan maksud melihat implikasi hukumnya dan apakah sesuai dengan konstitusi Belanda. Namun nasihatnya dewan ini tidak mengikat dan belakangan pemerintah makin sering berkata: "Tidak."

Kabinet minoritas Belanda yang sekarang, lebih sering menolak rekomendasi Dewan ketimbang kabinet-kabinet sebelumnya. Jumlah anjuran negatif kepada pemerintah yang diajukan penasihat hukum Dewan ini meningkat 60 persen. Demikian hasil penelitian stasiun televisi Belanda RTL Nieuws.

Undang-Undang Wilders
RUU yang menurut Dewan perlu disesuaikan, terutama RUU yang didukung sepenuhnya oleh Partai untuk Kebebasan PVV pimpinan Geert Wilders, pendukung kabinet minoritas.

Mengurangi visibilitas kelompok Muslim dalam masyarakat Belanda merupakan topik penting dalam agenda PVV. Karenanya, pemerintah mengusulkan larangan mengenakan kain penutup wajah, seperti burka atau nikab, yang dipakai jumlah kecil perempuan Islam di Belanda.

Menurut Dewan larangan itu bertentangan dengan UUD karena melanggar hak kebebasan beragama.

Hukum dan ketertiban merupakan topik penting lain PVV. Partai ini berada di balik penyusunan undang-undang baru, yang menetapkan standar nasional untuk hukuman penjara minimum. Menurut Dewan UU itu bersifat terlalu keras dan bisa membatasi diskresi pengadilan, sesuatu yang tidak diharapkan.

Pengadilan tertinggi
Dalam dua keputusan lain yang diambil baru-baru ini, DPA Belanda, dalam kapasitasnya juga selaku pengadilan tertinggi Belanda untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintah, menentang kabinet minoritas.

Dalam satu kasus, Dewan memutuskan bahwa Belanda tidak lagi bisa menuntut visa dari warga Turki yang ingin bekerja di Belanda untuk waktu singkat. Sementara dalam kasus lain, Dewan menolak keputusan pemerintah untuk memberlakukan denda terhadap siswa-siswi imigran yang menjalankan program magang sebagai bagian dari pendidikan mereka.

Dua keputusan ini tidak mengindahkan keinginan kontroversial partai Geert Wilders.

Kabinet disandera
Gerard Schouw, anggota parlemen dari partai oposisi D66 (sosial-liberal), berkata: “Dewan melihat implikasi hukum dari sebuah RUU. Sementar Pierre Heijnen, anggota parlemen dari partai buruh PvdA berkata: “Dewan melihat kenyataan bahwa kabinet ini disandera oleh sebuah partai radikal. Kabinet melampaui batas konstitusi.”

Pada waktu bersamaan, Dewan sendiri dituduh bersifat terlalu politik. Menurut Partai PVV, anggota Dewan terdiri dari sisa-sisa “elit lama” yang ingin mempertahankan status quo. Kritik dari PVV memang tidak dianggap aneh. Kepala negara Belanda. dalam hal ini Ratu Beatrix adalah ketua Dewan. Tapi ini sifatnya hanya de-facto atau simbolis. Dalam prakteknya, wakil ketua Dewan yang menentukan langkah kebijakan.