Sanksi terkait program nuklir Teheran tiada gunanya. Lain halnya dengan sanksi terkait pelanggaran HAM, kata guru besar Amerika keturunan Iran, Payam Akhavan: eksekusi perempuan Belanda kelahiran Iran, Zahra Bahrami bisa menjadi alasan menegur Iran.

Akhavan, guru besar hukum internasional dan salah seorang pendiri Pusat Dokumentasi HAM Iran di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat, menunjuk pada keinginan parlemen Belanda untuk menuntut Iran di Mahkamah Internasional.

Iran menolak permintaan Belanda memberi bantuan konsuler kepada Zahra Bahrami. Bahrami dieksekusi Januari silam karena kepemilikan narkoba. Kasus pengadilan internasional bisa membantu gerakan demokrasi di negeri tersebut, kata Akhavan kepada Radio Nederland dalam kunjungan ke Belanda.

Menurut Akhavan, melihat konteks sekarang di Iran, Revolusi Hijau musim panas 2009 masih sangat terasa dan hidup. Rezim Iran lemah, rentan dan menggunakan kekerasan dan penindasan untuk tetap berkuasa. Di sekitar Iran, di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara, terlihat sebuah revolusi demokrasi.

"Jadi dalam konteks itu, keputusan yang diambil pemerintah Belanda menanggapi eksekusi Zahra Bahrami, bisa membawa dampak signifikan terhadap kebijakan simbolik yang sedang terjadi di Timur Tengah," ujar Akhavan.

Laporan tentang Iran
Akhavan berada di Belanda untuk bertemu anggota parlemen partai sosial progresif D66, Marietje Schaake. Ia memberi informasi tentang situasi HAM di Iran. Atas permintaan parlemen Eropa, Schaake menyusun laporan tentang Iran. Laporan ini memuat masalah nuklir maupun HAM.

Uni Eropa harus menunjukkan tidak lagi mentolerir pelanggaran HAM di Iran, kata Schaake. Ia mengusulkan Komisi Eropa melibatkan semua 26 negara anggota dalam kemungkinan proses pengadilan terhadap Iran.

Menurut Schaake kasus Zahra Bahrami punya implikasi luas di beberapa tingkat.

"Pertama ada sekitar puluhan ribu, atau ratusan ribu warga Eropa yang juga memiliki kewarganegaraan Iran. Itu berarti tidak mungkin lagi bagi orang-orang itu untuk kembali ke Iran. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan diri mereka di sana." Demikian Schaake. 

Tekanan terhadap rezim
Tapi Uni Eropa harus berbuat lebih banyak untuk menekan rezim, ujar guru besar Akhavan. Saat ini sudah berlaku sanksi ekonomi terhadap Iran. Namun sanksi-sanksi itu hanya terkait energi nuklir yang dikembangkan oleh Iran.

"Terutama rakyat merasakan dampaknya. Padahal mereka sudah mengalami kesulitan. Di Iran, masalah nuklir tidak dianggap kontroversial. Para pemimpin menggunakan sanksi-sanksi tersebut untuk menjaga kesatuan rakyat. Karena itu hanya penanganan pelanggaran HAM yang berguna", tuturnya.

Langkah itu pasti akan disambut hangat rakyat.

Belanda, Uni Eropa, harus membuat sanksi-sanksi terarah. Harus ada larangan bepergian untuk semua pejabat dan pemimpin Iran yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan besar terhadap rakyat sendiri. Asset mereka, yang bernilai miliaran dolar, harus dibekukan.

"Juga harus dikirim pesan kepada mereka bahwa salah satu tuntutan Uni Eropa adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan harus diadili," kata Akhavan.

Fanatik
Jika kasus pelanggaran HAM di Iran tidak ditangani, pemimpin Iran akan terus melakukan penganiayaan, dan pembunuhan, kata Akhavan. Rezim tidak hanya fanatik dan irasional, tapi juga penuh perhitungan. Mereka mempertimbangkan betul sejauh mana mereka bisa bertindak. "Rezim mengeksekusi Zahra Bahrami karena tahu bisa lolos dari pengaduan."

Dengan proses pengadilan di depan Mahkamah Internasional di Den Haag, maka Belanda dan Uni Eropa memperlihatkan tidak lagi menerima pelanggaran HAM. Iran bercitra ditegur masyarakat internasional. Itu penting bagi rakyat.

Simbolik
Tapi menurut Akhavan, menuntut Iran di Mahkamah Internasional sebenarnya langkah simbolik saja. Warga Iran mengasosiasi Den Haag dengan keadilan, ujarnya. Proses semacam itu menunjukkan Iran terkucil bukan karena isu nuklir, melainkan karena pelanggaran besar HAM.

Belanda dan Uni Eropa tidak lagi menerima pelanggaran seperti itu.