Selain kredit mikro, untuk Rawagede yang pernah dilanda banjir darah tahun 1947, Belanda juga menghibahkan dana bantuan pembangunan proyek fasilitas. Bedanya kalau kredit mikro ini sudah berjalan lancar, pembangunan fasilitas belum juga dimulai.

Tiga fasilitas di Balongsari yang dibiayai oleh Belanda adalah sekolah, pasar dan pusat kesehatan. Ketiganya melanjutkan fasilitas yang sudah ada atau sudah pernah ada di Balongsari yang dulu bernama Rawagede.

Gedung SMA yang ingin didirikan melanjutkan SMP yang sekarang sudah ada, pusat kesehatan meningkatkan pusat kesehatan yang sudah ada dengan menambah fasilitas rawat inap, sedangkan fasilitas pasar membangun kembali pasar yang pernah tutup pada tahun 1950an.

Pembebasan tanah
Sekarang SMA terdekat berjarak 25 kilometer dari Balongsari, pasar 30 kilometer dan untuk bisa ke rumah sakit, seorang warga Balongsari harus terlebih dahulu menempuh jarak 35 kilometer. Direncanakan tiga fasilitas itu dibangun pada tempat-tempat yang sudah ada, “Jadi tidak perlu melakukan pembebasan tanah,” kata Suparta, seorang tokoh masyarakat Balongsari.

Menurut Kedutaan Besar Belanda di Jakarta kehendak masyarakat itu disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Maxime Verhagen dan Menteri Kerjasama Pembangunan Bert Koenders. Ketika berkunjung ke Balongsari pada bulan Januari 2009, Menlu Verhagen juga mengadakan perundingan panjang lebar dengan beberapa orang janda korban banjir darah 1947.

Dari sinilah pihak Belanda berkesempatan untuk memahami apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Maka terungkap tiga proyek itu, selain tentunya proyek kredit mikro yang ditangani oleh LSM Belanda Hivos.

Tiga proyek ini merupakan hasil musyawarah masyarakat Balongsari Maret 2009. Menurut Suparta kesepakatan ini kemudian diajukan ke kedutaan besar Belanda, “Mereka berjanji memfasilitasi, mengajukannya ke pihak Den Haag”. 19 November 2009, Kedubes Belanda mengirimkan rancangan kesepakatan sebagai konsep awal yang harus ditandatangani bupati, yang waktu itu dijabat oleh Dadang Muchtar.

Sampai setahun berlangsung negosiasi terus termasuk rakor dengan pemda. Memorandum itu tidak juga ditandatangani. “Itulah awal keterlambatan,” tutur Suparta.

Peran dua faktor
Yang menjadi keprihatinan masyarakat Balongsari adalah kapan pembangunan proyek ini akan mulai. Sudah tiga tahun setelah musyawarah ternyata fasilitas itu tidak juga muncul. Pihak kedutaan besar Belanda di Jakarta paling sedikit menunjuk dua faktor yang berperan pada keterlambatan ini.

Pertama prosedur administrasi di kementerian dalam negeri. Kedua, pembicaraan mengenai perincian proyek ini ternyata lebih lama dari yang diperkirakan. Demikian kedutaan besar Belanda di Jakarta.

Dengan kata lain, tak kunjung terlaksananya proyek ini bukan karena Belanda. Hal ini juga ditegaskan oleh Suparta, pemuka masyarakat Balongsari. “Program ini sudah dilimpahkan ke kementerian dalam negeri,” tegasnya.

Kedutaan Besar Belanda di Jakarta bahkan menegaskan akhir tahun lalu aliran dana pertama sudah ditransfer kepada rekening kementerian dalam negeri. Dengan begitu, demikian kedutaan Belanda lebih lanjut, proyek ini sudah bisa dimulai pembangunannya.

Suparta, tokoh masyarakat Balongsari, menunjuk sekarang tinggal koordinasi di tingkat pemda saja, dengan pemerintah desa. Katanya, “Kalau memang segala sesuatunya sudah beres, di tingkat desa dan tingkat pemda, kementerian dalam negeri siap mentransfer uang tersebut ke rekening pemerintah desa Balongsari. Itu yang didapat dari rakor dengan kementerian dalam negeri bersama kita, kecamatan, desa dan pemda.”

Akhir bulan
Camat Balongsari Yasin Nasrudin kepada Radio Nederland menegaskan sekarang proyek ini masih dalam tahapan menyelesaikan memorandum kesepakatan yang disebut MoU. Ia menegaskan kementerian dalam negeri memang sudah meneruskan ke bupati, tapi dari bupati masih harus ke pemerintah desa. “Informasi terakhir,” demikian Yasin, “pada akhir bulan ini MoUnya akan ditandatangani”.

Yasin Nasrudin mengaku tidak tahu mengapa prosesnya bisa begitu lama. “Mungkin ada pernyataan-pernyataan atau kata-kata MoUnya yang harus dikoordinasikan dulu dengan bagian hukum”, jelasnya.

Sementara itu Kedutaan Besar Belanda di Jakarta menyatakan transfer pertama dana pembangunan fasilitas tiga bangunan Balongsari sudah ditransfer ke rekening kementerian dalam negeri. Bagaimana kalau pembangunan tidak juga dilaksanakan?

Kedubes menegaskan secara teratur menerima laporan perkembangan proyek ini. Dan itu sesuai dengan kesepakatan yang ada dengan kementerian dalam negeri. Kalau dari laporan dan kunjungan ke Balongsari ada hal-hal yang aneh, maka itu akan dibicarakan dengan para mitra.

“Kalau perlu juga akan diambil tindakan,” demikian terbaca pada surat elektronik Kedubes Belanda. Mereka juga bisa melakukan pemeriksaan keuangan oleh lembaga akuntan mandiri.