Kebijakan imigrasi Belanda tampaknya akan bertentangan dengan kebijakan imigrasi negara-negara Eropa lainnya. Masalahnya, Belanda ingin memperketat UU imigrasinya.

Pemerintah Belanda, didukung partai populis PVV pimpinan Geert Wilders, ingin mengurangi imigrasi ke Belanda hingga 30 persen dalam empat tahun mendatang. Komisaris Urusan Dalam Negeri Eropa, Cecilia Malmstrom mengatakan undang undang Uni Eropa yang berlaku sekarang tidak memungkinkan hal itu.

Lagipula, tambahnya, Belanda satu-satunya negara yang mendukung peraturan untuk membatasi imigrasi Uni Eropa.

Pendekatan baru
Akankah Den Haag menjadi pelopor dalam era kebijakan imigrasi lebih ketat di Uni Eropa? Ataukah pemerintah Belanda hanya ingin menerapkan agenda nasionalnya?

Menteri Urusan Imigrasi dan Suaka Gerd Leers menyatakan tengah berusaha keras meyakinkan rekan-rekannya di Eropa supaya menerima pendekatan baru Belanda itu. Dalam debat parlemen Rabu sore (29/06) ia berkata:

"Usulan yang diajukan Belanda paling tidak sangat berguna untuk membahasnya lebih lanjut. Itu menunjukkan negara-negara anggota bersikap terbuka dan tertarik pada usulan kami. Saya tentunya berusaha memperluas dukungan."

Teladan
Leers serta kabinet berpendapat Belanda harus meneruskan perannya sebagai negara teladan. Tahun 1970an dan 1980an, negeri ini menganggap dirinya sebagai contoh untuk negara-negara lain, melihat kebijakan progresifnya di pelbagai bidang kontroversial antara lain di bidang seksualitas dan euthanasia.

Dalam hal kebijakan imigran ini, pemerintah Belanda yang sekarang sepertinya ingin menjadi perintis juga. Belanda mau menjadi negara Eropa pertama yang ingin memperketat kebijakan integrasi dan imigrasi.

Partai anti Islam pimpinan Geert Wilders berada di balik gagasan untuk menjadikan Belanda sebagai negara teladan baru. Kabinet Belanda berusaha mengadopsi kebijakan imigrasi Wilders sebagai imbalan terhadap dukungan partai PVV bagi kabinet.

Reunifikasi keluarga
Pemerintah berjanji membatasi imigrasi, antara lain dengan memperketat syarat-syarat reunifikasi keluarga. Sebagai contohnya, warga negara Belanda dan warga non Uni Eropa hanya bisa menikah dan menetap di Belanda jika keduanya berusia 24 tahun ke atas (dulunya masih 21 tahun), dan jika pasangan imigran lulus ujian yang membuktikan ia lebih punya ikatan dengan Belanda ketimbang negara asalnya.

Usulan ini dan beberapa usulan lain bertentangan dengan pedoman Uni Eropa tentang reunifikasi keluarga. Pemerintah Belanda harus meyakinkan semua 26 negara anggota Uni Eropa lainnya untuk menerima peraturan baru sehingga bisa dijadikan undang undang.

Menteri Urusan Imigrasi Leers menyusun konsep Road Mad, Peta Perjalanan, untuk meyakinkan negara-negara lain Uni Eropa. Beberapa negara sudah setuju. Menurut menteri Leers rekan-rekannya kelihatan tertarik pada ide-idenya.

Skeptis
Namun partai-partai oposisi di parlemen bersikap skeptis. Mereka menilai, Menteri Leers gagal meyakinkan rekan-rekannya dari Uni Eropa untuk menerima kebijakan ketat Belanda, dan ia hanya membuang waktu.

Banyak kritik terhadap Leers dalam debat parlemen. Myrthe Hilkens, anggota parlemen dari partai buruh PvdA berkata:

"Anda bilang negara-negara lain tertarik dengan ide-ide anda. Baik, partai-partai oposisi hari ini juga tertarik dengan ide-ide anda. Tapi orang tertarik belum tentu setuju."

Cemas
Oposisi Belanda bersikap skeptis, antara lain karena Komisaris Malström, dalam kunjungan baru-baru ini ke Belanda, mengatakan negara-negara lain tidak menyampaikan keinginan mereka merubah kebijakan imigrasinya.

"Mereka mungkin saja membahasnya satu sama lain. Tapi saya seringkali bertemu mereka. Mereka memang menyampaikan kecemasan, tapi tidak lebih dari itu."

Buku  hijau
Komisaris Malström bertindak sebagai penggagas untuk meninjau kembali kebijakan imigrasi di Uni Eropa termasuk masalah reunifikasi keluarga. Langkah pertama dalam proses peninjauan ini adalah publikasi apa yang disebut 'buku hijau' di musim gugur.

Buku hijau memuat inventarisasi pelbagai gagasan yang diajukan negara-negara anggota. Itu akan menjadi indikasi pertama apakah Belanda akan mendapat dukungan atau berdiri sendiri.

Janji adalah janji
Menanggapi kekhawatiran Komisaris Malström bahwa Belanda memilih partai populis yang berdampak terhadap norma-norma yang selama ini dipegang Uni Eropa, Geert Wilders tetap pada pendapatnya. "Bagaimanapun juga, kami ingin melihat sebuah hasil serta pelaksanaan peraturan dari gedoogakkoord, yakni kesepakatan koalisi dengan dukungan PVV. Janji adalah janji. "

Tapi anggota parlemen dari PVV, Sietse Fritsma punya pesan berbeda. Menurutnya terlalu dini untuk menetapkan sikapnya terhadap parlemen. Ini hanya masalah waktu, kami tinggal menunggu saja sampai roda mesin birokratis Uni Eropa akhirnya bergerak. PVV, yang berada di pusat kekuasaan, tidak terburu-buru dalam menetapkan sikapnya.