Pemerintah Barat berinvestasi jutaan agar aktivis HAM di negara-negara seperti Suriah, Iran dan Cina bisa tetap melakukan kegiatan online. Citizen journalist diperlengkapi dengan teknologi agar bisa menghindari pengawasan dan penyadapan lalu lintas data oleh rezim-rezim penindas.

Walaupun demikian, Eropa dan Amerika Serikat dituduh bersikap munafik dalam soal kebebasan internet.

Bantuan Barat
Langkah-langkah terbaru Iran menunjukkan mengapa komunitas blogger membutuhkan bantuan Barat. Teheran memerintahkan warung internet untuk mendata rincian jati diri dan kegiatan online semua pelanggan.

Surat kabar reformis Roozegar menulis, dalam waktu dekat, pemerintah di Teheran akan memperkenalkan internet versi nasionalnya sendiri, dan untuk selamanya memblokir semua akses ke situs-situs global. Menjelang pemilihan parlemen Maret mendatang, pemerintah ingin memastikan Iran tidak akan menyaksikan revolusi Facebook berikutnya.

Internet bayangan
Bantuan Barat dimaksud untuk menjamin agar blogger pro-demokrasi tetap bisa saling berbagi informasi dan juga menginformasikan dunia luar. Bantuan tidak berupa uang, melainkan teknologi: perlengkapan dan peranti lunak yang dibuat khusus untuk menjamin akses internet dan perlindungan terhadap spyware.

Paket bantuan itu juga disebut “The Shadow Internet” dan “Internet in a Suitcase”.

Amerika Serikat dan Eropa sangat terkesan dengan peran media sosial dalam Revolusi Musim Semi Arab. Karena itu mereka giat menyelundupkan teknologi, lewat perbatasan musuh, untuk aktivis pro-demokrasi.

“Tujuan kami adalah memperluas ruang kebebasan berpendapat dan memperkuat masyarakat demokratik,” kata Monique Doppert dari HIVOS, organisasi bantuan pembangunan Belanda.

Tahun lalu HIVOS menyebarkan 5000 salinan "Security-in-a-Box", paket peranti lunak untuk membantu orang merahasiakan kegiatan komunikasi dari otoritas.

Software ini berisi tips tentang isu-isu seperti enkripsi data yang aman serta kata sandi yang kuat. "Peranti lunak ini bahkan bisa disimpan di USB stick. Itu saja yang anda perlukan.”

Keamanan cyber
Salinan software juga disebarkan di Suriah. "Kami tidak tahu berapa banyak salinan yang beredar di sana. Orang juga bisa mengunduh peranti lunak dari internet. Kami tidak bisa melacak siapa yang menggunakannya,” kata Doppert. Di sana letak masalahnya, karena bisa jatuh ke tangan orang-orang yang salah.

Teknologi canggih yang dimaksud untuk membantu para blogger diamati betul oleh aparat keamanan sebuah negara, kata Doppert. “Rezim-rezim belajar dari teknologi yang kami kirim. Mereka juga belajar satu sama lain.” Menurut Doppert, bisa saja Iran membantu Suriah memperbaiki keamanan cyber.

Melacak
"Ini semacam permainan kucing dan tikus,” kata anggota parlemen Eropa, Marietje Schaake. "Kami harus terus memperbaharui teknologi yang digunakan aktivis HAM sehingga bisa mencegah agar tidak terlacak.”

Menurut Schaake, negara-negara diktatur menunjukkan mampu mengikuti perkembangan terbaru.

“Saya berbicara dengan seseorang yang pernah di penjara di Iran. Menurutnya separuh dari tahanan di penjara, tempat ia ditahan, dihadapkan dengan transkripsi sms, percakapan telepon dan email. Skype selama ini dipandang 100 persen aman. Namun ketika menyerbu kantor polisi di Kairo, para aktivis Mesir menemukan transkripsi percakapan mereka lewat Skype.”

Munafik
Industri spyware awalnya hanya menjual kepada pemerintah dan perusahaan Barat. Namun kini mereka juga menikmati hasil penjualan sebesar empat miliar euro di seluruh dunia. Belakangan, politisi Barat menyerukan supaya jual-beli software pengawasan, diatur lebih baik, karena diktator juga membelinya.

Pendirian yang munafik, kata Rop Gonggrijp, hacker Belanda yang pada tahun 2010 menjadi sasaran pengawasan pemerintah Amerika Serikat karena membantu Wikileaks membocorkan rekaman video serangan udara di Bagdad.

“Pemerintah-pemerintah Barat yang membayar untuk pengembangan teknologi rezim-rezim penindas, kini mengeluh bahwa diktator menggunakannya,” kata Gonggrijp. "Negara-negara Barat senang jika negara-negara yang dipimpin musuh, dibebebaskan dari sensor. Namun pada waktu bersamaan mereka kurang memperdulikan kebebasan berekspresi di negeri sendiri.”

Desember lalu, Uni Eropa menyediakan dana sebesar 125 juta euro untuk membantu kebebasan internet di negara-negara seperti Cina, Suriah dan Iran. Bantuan ini terutama dimaksud untuk membantu blogger korban penindasan.